BI-Kementerian PUPR Bangun Sistem Transaksi Elektronik Jalan Tol
Bank Indonesia (BI) dan pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah membangun sistem transaksi elektronik di semua jalan tol. Sebagai tahap awal, semua gerbang di 35 ruas jalan tol seluruh Indonesia akan menerapkan transaksi nontunai mulai Oktober mendatang.
Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, ada empat tahap dalam sistem pembayaran tol secara elektronik. Tahap pertama adalah menjadikan pembayaran tol berbasis elektronik, dan masyarakat akan diberi kemudahan.
“Penting untuk mengawal transisi nontunai maksimal Oktober,” ujar Agus usai penandatanganan kerja sama BI dengan Kementerian PUPR mengenai sosialisasi pembayaran jalan tol nontunai di Gedung BI, Jakarta, Rabu (31/5).
Namun, akan ada masa transisi sebelum semua ruas tol menerapkan pembayaran nontunai. Ruas tol Jabodetabek rencananya menerapkan sistem pembayaran nontunai mulai Oktober mendatang. (Baca: Cari Dana Rp 3 Triliun, Jasa Marga Jaminkan Tol Jagorawi)
Tahap kedua yaitu integrasi sistem ruas jalan tol. Agus menjelaskan, pemerintah bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) segera menghilangkan gerbang tol antaroperator. Selanjutnya pada tahap ketiga, pembentukan konsorsium Electronic Toll Collection (ETC).
Konsorsium ETC itu terdiri dari perbankan, BUJT, serta perusahaan switching. Sebelumnya, bank diwajibkan membayar komisi 0,3 persen kepada operator tol untuk setiap transaksi nontunai. Dengan adanya ETC, komisi digantikan oleh Merchant Discount Rate (MDR).
Agus menjelaskan, MDR merupakan sistem bagi hasil antara BUJT, bank penerbit kartu, penerima transaksi, serta perusahaan switching atau integrator pembayaran. Ia mengklaim ada empat bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) serta satu bank swasta, yakni PT Bank Central Asia Tbk. yang siap masuk dalam sistem transaksi nontunai jalan tol.
Keempat, Kementerian PUPR dan BI menerapkan mekanisme Multi Lane Free Flow (MLFF) pada 2018. MLFF merupakan sistem yang memungkinkan pengemudi melakukan transaksi pembayaran tanpa harus menghentikan kendaraan di gerbang tol.
"Nanti akan ada action plan-nya," kata Agus. (Baca: Pemerintah Batal Terapkan Sistem Ganjil-Genap Jalan Tol Saat Mudik)
Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, saat ini pembayaran nontunai baru diterapkan pada 23 persen ruas tol. Ia berharap kerja sama kementeriannya dengan BI mampu mendorong pembayaran nontunai.
“Sekarang itu integrasi baru berjalan di tol Cikampek, Cipali, tol ke Bandung. Nontunai berikutnya nanti di tol perkotaan lainnya,” ujar Basuki. (Baca: Proyek LRT di Tol Cikampek Dihentikan Selama Mudik Lebaran)
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno membuka kesempatan bagi bank lain masuk dalam pembayaran tol secara elektronik (e-Toll). Sebab, saat ini transaksi pembayaran tol secara non-tunai masih ditangani oleh Bank Mandiri dengan mulai melibatkan bank BUMN lain.
Namun, Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Konstruksi dan Jasa Lainnya Kementerian BUMN Gatot Trihargo mengatakan usulan Rini tersebut batal, dengan adanya kerjasama antara Bank Indonesia dan Kementerian PUPR itu.
