Jaga Defisit, Pemerintah Sepakat Pertamina Talangi Subsidi Energi
Pemerintah telah memutuskan tidak akan menaikkan lagi harga jual bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium dan Solar bersubsidi, serta elpiji 3 kilogram (kg). Agar tidak membebani dan menambah defisit anggaran negara, PT Pertamina (Persero) diminta menalangi dahulu selisih harga jual dengan harga keekonomiannya yang cenderung naik seiring pergerakan harga minyak dunia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, defisit anggaran tahun ini diperkirakan akan melebar dari 2,41 persen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 menjadi 2,67 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka defisit baru ini diajukan dalam Rancangan APBN Perubahan 2017.
Salah satu penyebab pembengkakan defisit adalah membesarnya beban subsidi yang harus ditanggung pemerintah lantaran harga minyak dunia meningkat. Apalagi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah memutuskan harga Solar subsidi dan elpiji subsidi 3 kg tidak akan naik hingga September mendatang.
Alhasil, ada selisih antara harga BBM dan elpiji 3 kg yang diterima masyarakat dengan harga keekonomiannya. Untuk sementara waktu, risiko atas selisih harga tersebut akan ditanggung Pertamina. (Baca: Harga Premium dan Solar Tak Naik Hingga September, Pertamina Terbebani)
Sri Mulyani mengaku, putusan tersebut sudah disetujui oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno.
"Mengenai subsidi LPG, listrik, dan BBM kami melakukan kalkulasi lagi. Keputusan dari Menteri BUMN dan Menteri ESDM, perbedaan antara jumlah subsidi yang ada di APBN dengan yang harus ditanggung oleh Pertamina, akan dibayar oleh Pertamina dulu," kata dia usai Rapat Kerja (Raker) dengan Badan Anggaran di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu (5/7).
