Pemerintah Minta Pertamina Kembalikan Blok East Kalimantan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyarankan agar PT Pertamina (Persero) mengembalikan Blok East Kalimantan kepada pemerintah. Hal ini menindaklanjuti hasil kajian mengenai Blok East Kalimantan yang tidak ekonomis dengan skema kontrak gross split.

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengaku dapat memahami hasil kajian Pertamina yang menilai Blok East Kalimantan tidak ekonomis karena ada kewajiban dana pemulihan tambang (Abandonment Site Restoration/ASR). Apalagi jumlah anjungan lepas pantai di blok tersebut juga tidak sedikit sehingga butuh biaya yang besar.

(Baca: Kajian Pertamina Atas 8 Blok Migas: East Kalimantan Tak Ekonomis)

Untuk itu, Arcandra menyarankan agar Pertamina mengembalikan blok tersebut tanpa perlu lagi mengevaluasi ulang keekonomiannya. "Kalau tidak ekonomis langsung dikembalikan ke pemerintah," kata dia di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (5/6).

Semakin cepat Pertamina mengembalikan blok tersebut maka akan semakin baik. Apalagi kontrak Blok East Kalimantan akan berakhir di 2018. Dengan begitu pemerintah bisa segera mendapatkan kepastian mengenai operatornya. 

Setelah dikembalikan Pertamina, pemerintah akan melelang blok tersebut kepada investor migas lainnya yang berminat. "Kami lelang cepat saja, sehingga ke depannya ada rencana lebih matang," kata Arcandra

Selain Blok East Kalimantan, sebenarnya masih ada tujuh blok lainnya yang menjadi penugasan pemerintah kepada Pertamina, yakni  Sanga-Sanga, South East Sumatera, NSO, Tengah, Ogan Komering, Tuban, dan Attaka. Kedelapan blok ini akan berakhir kontrak 2018.

Kumulatif Dana Kewajiban Pasca Operasi Tambang (ASR) 2010-2016