Enam Kawasan Ekonomi Khusus Ditargetkan Beroperasi Tahun Ini
Pemerintah sedang mengevaluasi tahapan akhir proyek enam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia. Dalam waktu dekat, Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK akan memutuskan kelayakan operasional KEK tersebut untuk menjaring investasi. Targetnya, enam KEK tersebut bisa beroperasi tahun ini.
"Pengembangan KEK menjadi terobosan untuk menjembatani kesenjangan sosial ekonomi masyarakat, kesenjangan antar wilayah, dan membangun kemandirian ekonomi," kata Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Perekonomian Wahyu Utomo kepada wartawan di Jakarta, pekan lalu.
Dia menjelaskan 6 KEK itu adalah kawasan yang telah ditetapkan pada 2014. Keenamnya adalah KEK Mandalika (Nusa Tenggara Barat), KEK Tanjung Api-api (Sumatera Selatan), KEK Maloy Batuta Trans Klimantan-MBTK (Kalimantan Timur), KEK Bitung (Sulawesi Utara), KEK Palu (Sulawesi Tengah), dan KEK Morotai (Maluku Utara).
KEK Mandalika berfokus pada industri pariwisata dengan nilai investasi Rp 16,2 triliun, KEK Tanjung Api-api untuk industri kelapa sawit, karet, dan petrokimia dengan nilai investasi Rp 161,7 triliun, dan KEK MBTK berfokus industri kelapa sawit dengan nilai investasi Rp Rp 8 triliun.
(Baca: 3 Investor Asing Tanam Modal di KEK Tanjung Kelayang Rp 14 Triliun)
Kemudian KEK Bitung yang difokuskan untuk industri perikanan, kelapa, farmasi, dan logistik dengan nilai investasi Rp 2 triliun. KEK Palu untuk indutri nikel dan bijih besi, kakao, rumput laut, dan rotan dengan nilai investasi Rp Rp 328 miliar. Sementara KEK Morotai berfokus pada industri pariwisata, perikanan, dan logistik dengan nilai investasi Rp 95 miliar.
KEK yang berada di luar Jawa, menurut Wahyu akan menjadi tumpuan utama ekonomi regional. Pemerintah pusat dan daerah akan memberikan insentif untuk meningkatkan daya saing Indonesia dengan negara-negara tetangga. "Kita akan bersaing dalam hal fasilitas dan lokasi yang merupakan kunci dalam perkembangan ekonomi baru," kata Wahyu.
Sekretaris Dewan Nasional KEK Enoh Suharto Pratono mengatakan pemerintah mendorong pembangunan KEK di luar Jawa yang memiliki beragam sumber daya alam. Dia mengaku KEK sudah menjadi instrumen khusus dalam membangun masyarakat.
Pembangunan KEK dilakukan dengan memberkan fasilitas-fasilitas kepada pelaku usaha yang melakukan investasi pada bisnis tertentu di lokasi tertentu juga. Dia juga menekankan bahwa fasilitas dan lokasinya harus mempunyai akses kepada pasar global.
"Bagaimana mengolah sumber daya alam menjadi hasil ekspor dengan nilai tambah yang baik," kata Enoh. (Baca: Pemerintah Dorong Korea Selatan Berinvestasi di Luar Jawa)
Sebelumnya ada dua KEK yang telah beroperasi sejak 2012 yaitu KEK Sei Mangkei (Sumatera Utara) dan KEK Tanjung Lesung (Banten). Ada juga KEK Sorong (Papua Barat), KEK Tanjung Kelayang (Bangka Belitung), dan KEK Arun Lhokseumawe (Aceh) yang sudah ditetapkan pemerintah dan tinggal masuk tahapan operasi.
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Dewan Nasional KEK mencatat realisasi investasi KEK hingga kini mencapai Rp 221 triliun. Pemerintah menargetkan nilainya mencapai Rp 726 triliun hingga 2030. Selain menarik investasi, pembangunan KEK bertujuan membuka lapangan pekerjan. Pemerintah menghitung sasaran penyerapan tenaga kerja mecapai angka 632.583 orang dari keseluruhan KEK.
