Pansus Pelindo II Serahkan Audit Investigasi Kontrak JICT ke KPK
Panitia Khusus Pelindo II Dewan Perwakilan Rakyat menyerahkan laporan audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (17/7). Audit investigasi BPK menemukan kerugian negara Rp 4,08 triliun dari berbagai penyimpangan dalam perpanjangan kerjasama pengoperasian terminal peti kemas Jakarta International Container Terminal (JICT) antara PT Pelindo II dengan Hutchison Port Holdings (HPH).
Ketua Pansus Pelindo II Rieke Dyah Pitaloka mengatakan, penyerahan laporan BPK agar KPK menindaklanjuti proses hukum atas dugaan penyimpangan dalam perpanjangan kontrak JICT. "Kami akan serahkan ke KPK agar kemudian dilanjutkan proses hukumnya," kata Rieke di Gedung KPK, Jakarta.
Perhitungan kerugian negara berdasarkan pada kekurangan upfront fee yang seharusnya diterima PT Pelindo II dari HPH saat memperpanjang kontrak selama 25 tahun, mulai 2014-2039.
Sebelumnya anggota Pansus Pelindo II dari fraksi PKB, Daniel Johan mengatakan, Pansus berencana memanggil Menteri BUMN Rini Soemarno untuk menggali informasi lebih jauh mengenai perpanjangan kontrak. Kontrak perpanjangan kerjasama ditandatangani Rini mewakili pemerintah sebagai pemegang saham di Pelindo II.
Belakangan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendesak Rini mundur dari kabinet karena persoalan perpanjangan kontrak JICT ini. (Baca: Sinyal Reshuffle Menguat, PDIP "Incar" Kursi Menteri BUMN)
Dalam laporan tersebut, BPK menemukan lima poin penyimpangan yang diduga terjadi ketika proses perpanjangan kerjasama terminal peti kemas JICT. Pertama, rencana perpanjangan kerjasama peti kemas JICT tidak pernah dibahas dan dimasukkan sebagai Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Pelindo II.
Kedua, perpanjangan perjanjian kerjasama pengelolaan dan pengoperasian terminal peti kemas JICT ditandatangani PT Pelindo II dan pihak HPH tanpa adanya permohonan Izin Konsesi kepada Menteri Perhubungan. Ketiga, penunjukan HPH sebagai mitra dalam perpanjangan perjanjian kerjasama tersebut tanpa melalui mekanisme pemilihan mitra yang seharusnya.
Keempat, perpanjangan perjanjian kerjasama pengelolaan dan pengoperasian terminal peti kemas JICT ditandatangani oleh Pelindo II dan HPH meskipun belum ada Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan persetujuan Menteri BUMN.
Kelima, penunjukan Deutsche Bank (DB) sebagai financial advisor oleh PT Pelindo II dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan peraturan perundangan. Selain itu, hasil kerja DB berupa valuasi nilai bisnis dalam kontrak tersebut diduga dipersiapkan untuk mendukung tercapainya perjanjian kerjasama dengan mitra lama (pihak HPH) dan bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Penyimpangan yang terjadi terkait penunjukan DB terindikasi melalui ketiadaan owner estimate yang dimiliki direksi PT Pelindo II sebagai acuan dalam menilai penawaran dari HPH. Penawaran penilaian tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pihak DB.
(Baca: Kerugian Kontrak JICT Rp 4 Triliun, DPR Akan Panggil Menteri Rini)
Selain menyampaikan laporan BPK, Pansus Pelindo II juga berencana bertemu pimpinan KPK. Rieke menuturkan, pihaknya akan mempertanyakan mengenai status tersangka mantan Direktur Utama PT Pelindo II, Richard Joost Lino.
Hingga kini, kata dia, belum ada tanda-tanda proses hukum terhadap Lino akan berlanjut di meja hijau. Padahal, penetapan Lino sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan quay container crane (QCC) tahun 2010 sudah sejak Desember 2015.
"Karena sudah jadi tersangka, tersangka terus, apakah mau seterusnya saja jadi tersangka? Kami akan tanyakan juga ke KPK," kata Rieke.
(Baca: Lino: Jonan Setuju Hutchinson Perpanjang Kontrak JICT)
