Lebih Fleksibel, Perpres Pendidikan Akan Hapus "Full Day School"

Penulis: Ameidyo Daud

Editor: Yuliawati

18/7/2017, 16.54 WIB

Perpres akan fleksibel dalam mengatur lamanya waktu belajar dan meniadakan aturan wajib 'full day school'.

Protes Full Day School
ANTARA FOTO/Mukhamad Ali Fachrudin
Sejumlah santri protes penerapan wacana full day school di halaman Kantor DPRD Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Rabu (14/6).

Presiden Joko Widodo memanggil beberapa menteri membahas persiapan Peraturan Presiden mengenai pendidikan berkarakter. Peraturan presiden yang disiapkan ini akan mengatur waktu belajar yang lebih fleksibel.

Perpres merupakan pengganti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 yang mengatur kebijakan sekolah lima hari atau dikenal dengan sebutan full day school. Peraturan menteri itu dibatalkan presiden setelah menuai banyak protes.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin yang bertemu dengan Jokowi mengatakan pemerintah akan menghapus penggunaan istilah penggunaan sekolah lima hari atau full day school. Lukman mengatakan sekolah lima hari itu dinilai merugikan pondok pesantren dan madrasah.

"Banyak sekali lembaga pendidikan yang berlangsung atau diselenggarakan pada siang atau sore hari. Selain juga anak-anak pada sore hari banyak sekali diisi dengan pelajaran yang lain," kata Lukman, di Istana Kepresidenan, Selasa (18/7)

Sebaliknya, aturan Perpres akan fleksibel dalam mengatur lamanya waktu belajar. (Baca: Muhammadiyah Harap Jokowi Terapkan Sekolah 5 Hari dalam Perpres)

"Bagi yang dimungkinkan lima hari silakan, tapi bagi yang masa enam hari juga tentu karena pertimbangan situasi kondisi berbeda. Jadi poinnya bukan massa lima atau enam hari dalam seminggu, tapi bagaimana penguatan karakter itu," kata dia.

Lukman mengatakan Perpres secara umum mengatur pendidikan berkarakter dengan menyempurnakan draft peraturan menteri yang telah disusun sebelumnya.

Perpres akan melibatkan banyak kelompok pemangku kepentingan seperti organisasi masyarakat Islam yang mengelola lembaga pendidikan.

"Ketika Perpres ini diterbitkan diharapkan semua pihak sudah memiliki pemahaman yang sama sehingga tidak lagi terbuang energi mempersoalkan masalah yang semestinya sudah diselesaikan ketika kami menyiapkan rancangannya," kata Lukman.

(Baca: Bertemu Jokowi, Petinggi dan Kyai NU Bahas "Full Day School")

Selain Lukman, empat menteri lain menghadap Jokowi hari ini, yakni: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, serta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Sebelumnya, pemerintah mengumumkan pembatalan peraturan menteri ini setelah Jokowi bertemu dengan Rais Am Nadhatul Ulama (NU) sekaligus Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, KH Ma'ruf Amin di Istana Merdeka. 

"Presiden sangat merespons aspirasi yang berkembang di masyarakat dan sangat memahami apa yang kemudian menjadi keinginan masyarakat dan ormas-ormas Islam. Oleh karena itu Presiden akan melakukan penataan ulang aturan itu," ujar Ma'ruf.

 

Reporter: Ameidyo Daud

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha