Freeport Belum Bayar Pajak, Gubernur Papua Mengadu ke Jokowi
Gubernur Papua Lukas Enembe mengadu kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena PT Freeport Indonesia belum juga melunasi pajak air permukaan kepada Pemerintah Provinsi Papua. Aduan disampaikan Lukas saat rapat terbatas evaluasi Proyek Strategis Nasional di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (19/7).
Lukas mengaku Jokowi belum memberikan respons atas laporan yang disampaikannya. Menurutnya nilai pajak air permukaan yang harus dibayarkan oleh Freeport mencapai Rp 5 triliun. Nilai ini terdiri dari denda pajak dan pokok pajaknya yang belum dibayarkan.
"Kewajiban Freeport itu saya sampaikan tadi ke Pak Presiden," kata Lukas Enembe, saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, usai rapat tersebut. (Baca: Pemprov Papua Tagih Tunggakan Pajak Freeport Rp 3,4 Triliun)
Lukas mengaku pihaknya telah menyurati Freeport hingga dua kali. Namun, hingga saat ini Freeport masih belum memberikan respons. Saat ini Pemerintah Provinsi Papua tengah mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya, jika perusahaan tambang Amerika Serikat tersebut tidak juga melunasi pajaknya.
"(Freeport) harus bayar, karena sudah keputusan pengadilan," kata Lukas. (Baca: Freeport Harap Oktober Dapat Kepastian Perpanjangan Operasional)
Terkait hal ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan pajak permukaan air merupakan bagian dari retribusi daerah. Menurutnya hal ini merupakan ranah Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.
Sementara Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menyatakan pihaknya akan segera mengecek permasalahan pajak Freeport ini. "Ini kan (bagian dari) pajak daerah. Nanti kami akan cek kembali," kata Mardiasmo. (Baca: DPR Minta Freeport Klarifikasi Pelanggaran Lingkungan di Papua)
Bukan saja Lukas yang melaporkan Freeport kepada Jokowi. Beberapa waktu lalu Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio mengatakan Freeport dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara bagian dari 52 perusahaan yang separuh pendapatannya berasal dari Indonesia. Namun keduanya malah melantai di bursa saham luar negeri.
Tito pun mengadu ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Presiden telah minta daftar (perusahaan) dan saya berikan ke beliau," kata Tito. (Baca: Mengadu ke Jokowi, Bos BEI Minta Freeport dan Amman Masuk Bursa)
