Indef: Otonomi Daerah Membuat Ketimpangan Ekonomi Semakin Lebar

Michael Reily
19 Juli 2017, 18:23
Kemiskinan
Donang Wahyu|KATADATA

Pemberlakuan otonomi daerah dikritik sebagai salah satu penyebab ketimpangan ekonomi di Indonesia. Sebab, pemerintah daerah dinilai lebih fokus menjalankan kekuasaan politik ketimbang menggenjot pembangunan.

"Ketimpangan justru bergerak memburuk setelah otonomi daerah," kata Ekonom Indef Bustanul Arifin dalam acara Seminar Nasional Kajian Tengah Tahun Indef 2017 di Jakarta, Rabu (19/7).

Advertisement

Di era otonomi daerah, kata Bustanul, pemerintah pusat memberikan sokongan kepada pemerintah daerah dengan menggelontorkan dana perimbangan. Dana perimbangan tersebut terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang nilainya terus meningkat dari tahun ke tahun.

“Namun, peningkatan dana perimbangan tersebut justru tidak diimbangi dengan perbaikan ketimpangan,” kata Bustanul.

(Baca juga: Distribusi Beras Lambat, BPS Catat Jumlah Penduduk Miskin Bertambah)

Ia menyebut, pada 2011, dana perimbangan yang digelontorkan pemerintah pusat mencapai Rp316,7 triliun namun indeks gini rasio masih sebesar 0,41.  Kemudian pada 2016, dana perimbangan melonjak cukup drastis menjadi Rp795,4 triliun. Namun, indeks gini rasio hanya turun tipis menjadi 0,394 pada September 2016 dan 0,393 pada Maret 2017.

Menurutnya, otonomi daerah sejatinya merupakan capaian luar biasa untuk Indonesia pasca Orde Baru yang harus dimanfaatkan secara optimal. Jika tidak, maka Indonesia akan kehilangan momentum untuk mencapai perbaikan ekonomi nasional.

Halaman:
Reporter: Michael Reily
Editor: Pingit Aria
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement