Dari Fluktuasi Hingga Inflasi, Ekonom Jelaskan Risiko Redenominasi

Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Tony Prasetiantono menilai wacana redenominasi rupiah belum layak dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, beberapa faktor penentu masih belum mendukung implementasi rencana ini.

Ia menilai, redenominasi sebaiknya dilakukan saat pertumbuhan ekonomi stabil di di atas 6 persen. Selain itu, nilai tukar rupiah saat ini terbilang masih rentan yakni sekitar Rp 13.300. Kemudian, redenominasi juga harus menunggu hingga neraca perdagangan dan cadangan devisa yang harus lebih tinggi dan berkualitas. 

"Indonesia belum terlalu siap. Hanya tingkat inflasi yang mendukung," ujarnya dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (20/7).

Ia menyebut, masih terlalu banyak isu yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Di antaranya, defisit anggaran dan kredit perbankan yang masih harus dipacu.

(Baca juga: Sri Mulyani Syaratkan Ekonomi Stabil untuk Redenominasi Rupiah)

" Saya setuju (redenominasi) tapi timingnya tidak pas. Apalagi jika terburu-buru membuat masyarakat panik dan ada risiko inflasi, capital outflow, rupiah melemah, dan cadangan devisa merosot," ujarnya.

Kritik juga datang dari Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ketua Komisi Keuangan DPR Melchias Markus Mekeng mempertanyakan persiapan yang sudah dilakukan BI untuk melaksanakan redenominasi. "BI cuma ngomong redenominasi. Mana sekarang, apa langkah yang sudah dia lakukan," ujarnya.

Menurut Mekeng, BI seharusnya melakukan sosialisasi dulu kepada masyarakat dan pelaku pasar agar rencana itu tidak menimbulkan kekhawatiran. Menurut dia, inflasi yang rendah tak bisa dijadikan alasan kuat untuk mendorong redenominasi. Alasannya, inflasi yang rendah saat ini lebih disebabkan oleh penurunan daya beli, bukan penurunan harga barang dan jasa.

(Baca juga: BI Ajak DPR 'Pemanasan' Bahas Redenominasi Mata Uang)