Komisi Keuangan Setuju Putuskan Redenominasi Rupiah Tahun Ini
Keinginan Bank Indonesia (BI) segera membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyederhanaan Mata Uang (Redenominasi) kemungkinan besar terwujud. Sebab, mayoritas fraksi di Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat memasukkan RUU tersebut dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2017.
"Hampir semua fraksi setuju (RUU Redenominasi masuk Prolegnas 2017). Kemarin kami sudah bicara semua. Tidak ada masalah," kata Anggota Komisi Keuangan DPR dari fraksi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno di sela-sela Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (20/7). (Baca juga: BI Ajak DPR 'Pemanasan' Bahas Redenominasi Mata Uang)
Imbas masuknya RUU Redenominasi, satu RUU bakal keluar dari Prolegnas. Yang kemungkinan keluar yaitu Revisi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Revisi UU KUP sudah masuk Prolegnas sejak tahun lalu, namun belum dibahas.
"Ah itu (Revisi UU KUP) tinggalkan dulu. Politik itu, bisa," kata dia. Apalagi, pembahasan RUU KUP kemungkinan berlangsung panjang. "KUP itu multiyears biasanya tiga tahun."
Sepengetahuannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga sudah setuju RUU Redenominasi masuk Prolegnas 2017. Saat ini, DPR dalam posisi menunggu Sri Mulyani untuk menyampaikan usulan tersebut kepada Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet. Selanjutkan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly akan mengajukan RUU-nya ke DPR.
Anggota Komisi Keuangan dari Fraksi Gerindra Willgo Zainar juga membenarkan bahwa mayoritas fraksi sudah sepakat RUU Redenominasi dibahas tahun ini. "Semua fraksi setuju," kata dia. Nantinya, setelah DPR menerima RUU tersebut, maka Badan Legislatif (Baleg) dan Badan Musyawarah (Bamus) DPR akan mengkaji untuk menentukan bagian mana yang membahas RUU tersebut.
Sebelumnya, Gubernur BI Agus D.W. Martowardojo telah beberapa kali menyampaikan keinginannya agar RUU Redenominasi segera dibahas di parlemen dan diberlakukan. Menurut dia, redenominasi tepat dilakukan saat ini lantaran perekonomian tengah dalam kondisi yang baik. Inflasi berada di level yang rendah dan pertumbuhan ekonomi membaik.
BI pun diketahui sudah beberapa kali mengajak anggota Komisi Keuangan DPR untuk berdiskusi mengenai RUU tersebut. Anggota Komisi Keuangan dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Johnny G. Plate mengatakan, diskusi bertujuan agar pembahasannya nanti di DPR menjadi lebih cepat.
"Kami juga maunya RUU ini enggak diajukan tiba-tiba. Sementara kami enggak paham apa-apa. Kami maunya sudah matang (pemahamannya)," kata dia. (Baca juga: Gubernur BI Minta Dukungan Jokowi Ubah Rp 1.000 Jadi Rp 1)
