Terseret Kasus e-KTP, Keponakan Setnov Dicegah KPK ke Luar Negeri
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah Irvanto Hendra Pambudi, ke luar negeri terkait penyidikan kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (E-KTP). Selama ini Irvanto menjadi saksi untuk pamannya yakni tersangka Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto.
"Dicegah ke luar negeri untuk enam bulan ke depan terhitung sejak 21 Juli 2017," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin (24/7).
Irvanto yang juga mantan Direktur PT Murakabi Sejahtera telah menjalani pemeriksaan beberapa kali, di antaranya pada Rabu (3/5) dan Senin (24/7). Penyidik memeriksa Irvanto untuk mendalami sumber dana yang diduga digunakannya untuk diberikan kepada pihak lain.
"Diduga digunakan saksi untuk memberikan sejumlah uang kepada di sejumlah lokasi di Jakarta, seperti Cibubur Junction, Kampung Melayu, dan Pompa Bensin di Jalan Bangka, dan tempat lain," ujar Febri.
(Baca: Atur Penambahan Dana Proyek e-KTP, Markus Nari Jadi Tersangka)
Irvanto juga pernah hadir sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (27/4). Dalam persidangan, Irvan mengakui perusahaannya pernah bergabung dalam konsorsium pelaksana proyek e-KTP.
"Awalnya Murakabi memang bergerak di bidang printing dan percetakan. Itu awalnya kenapa kami bisa masuk ke e-KTP," kata Irvan.
Keikutsertaannya dalam konsorsium lewat undangan untuk berkumpul di Ruko Fatmawati, Jakarta Selatan. Ruko tersebut milik Vidi Gunawan, yang merupakan adik kandung pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong.
