SBY- Prabowo Bertemu, Jokowi: Baik Kalau Buat Kepentingan Bangsa
Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut berkomentar mengenai rencana pertemuan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Prabowo Subianto, Kamis malam ini. Jokowi mengatakan pertemuan dua tokoh yang pernah jadi lawan politik dalam Pemilihan Presiden 2014 lalu merupakan hal yang baik.
Jokowi mengatakan pertemuan apa pun, baik antartokoh atau partai, akan berdampak baik selama tak semata demi kepentingan pribadi atau golongan. "Jadi baik-baik saja asal untuk kepentingan bangsa," kata Jokowi di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (27/7).
Mengenai pertemuan koalisi pemerintah yang digelar di Istana Kepresidenan beberapa hari lalu, Jokowi mengatakan hal tersebut sebagai pertemuan rutin dan biasa saja. "Kalau ada perlu pasti bertemu, hanya ada yang tertutup dan terbuka," katanya.
(Baca: Pertemuan SBY-Prabowo, Upaya Gerindra Perkuat Koalisi di Pemilu 2019)
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono rencananya akan bertemu di kediaman SBY di Cikeas, Bogor, Kamis malam ini. Pertemuan kedua tokoh dikabarkan sebagai bagian dari penjajakan koalisi untuk hadapi Pemilu 2019.
Gerindra yang memperoleh suara 11,8% dalam pemilihan legislatif 2014, mendorong Prabowo maju kembali sebagai calon presiden 2019. Setelah pengesahan UU Pemilu, Gerindra disebut-sebut sebagai pihak yang mendorong pertemuan antara Prabowo dan SBY.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menyatakan apabila Prabowo-SBY memiliki visi dan misi yang sejalan, partai terbuka untuk melanjutkan koalisi. "Selalu ada saja peluang, yang penting kan kebersamaan membangun bangsa. Kalau kami sudah sama-sama memiliki visi yang sama ya pasti banyak kemungkinan terjadi," kata Syarief.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan pertemuan antar kedua tokoh kemungkinan menyinggung koalisi, setelah anggota dewan kubu pemerintah mengesahkan Undang-Undang Pemilu. "Kemungkinan dibicarakan karena kita baru menyelesaikan UU pemilu," kata Muzani.
(Baca: Gerindra Keluar Pansus Angket KPK, Dinilai Manuver Pasca-UU Pemilu)
