Pengusaha Ingin Pemerintah Pastikan Mogok Pekerja JICT Tak Terulang
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah turut mencari jalan keluar agar mogok pekerja Jakarta International Container Terminal (JICT) tak terulang. Hal ini agar kelancaran logistik industri tidak terganggu ke depannya.
Ketua Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan, pemberlakuan rencana darurat setiap kali ada unjuk rasa tak bisa terus-menerus dilakukan. “Ini harus diselesaikan akar masalahnya, jangan setiap ada demo lalu bongkar muat dipindahkan,” ujarnya saat dihubungi, Jumat (4/8).
Menurut Hariyadi, sudah saatnya PT Pelindo II (Persero) mengutamakan transparansi dalam persoalan kontrak dengan Hutchison. Di sisi lain, dirinya juga meminta para pekerja mengambil langkah hukum jika memang ada masalah. Demonstrasi dan pemogokan dinilainya akan berdampak kontraproduktif.
"Karena yang rugi semuanya mulai dari konsumen hingga industri," ujarnya. (Baca juga: Aksi Mogok Ratusan Pekerja JICT Ganggu Arus Ekspor-Impor)
Haryadi mengaku belum mengetahui berapa anggota Apindo yang terdampak logistiknya secara langsung dari adanya pemogokan pekerja ini. Namun apabila masalah ini tidak diselesaikan maka dirinya khawatir persoalan ini akan merembet ke mana-mana.
"Jangan sampai mogok mereka yang berawal dari niat baik malah membuat (masyarakat) antipati," ujarnya.
Selama pemogokan yang dilakukan pekerja JICT pada 3 hingga 10 Agustus 2017, pemerintah memang menjalankan rencana darurat (contingency plan). Hal itu dinyatakan oleh Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan (OP) Kelas Utama Tanjung Priok, I Nyoman Gede Saputra.
"Sebagaimana perintah Menteri Perhubungan dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut untuk tetap menjaga kelancaran arus barang dan kapal, maka Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok telah menyiapkan rencana darurat, seperti pengalihan pelayanan jasa kepelabuhanan JICT ke terminal internasional lain yang juga berada di Pelabuhan Tanjung Priok," ujar Nyoman dalam keterangan tertulisnya.
