Target Sejuta Rumah Baru 45%, Jokowi Minta Pemda Permudah Izin
Program sejuta rumah kemungkinan tidak mencapai target lagi tahun ini. Persoalannya, hingga Agustus, realisasinya hanya mencapai 449 ribu unit alias baru 44,9% dari target. Presiden Joko Widodo mengungkapkan program tersebut terkendala sulitnya izin perumahaan dan keterbatasan lahan.
Menurut Jokowi, banyak pengembang yang tidak jadi membangun perumahan karena perizinan yang berbelit-belit, khususnya di tingkat pemerintah daerah (pemda). Maka itu, Jokowi meminta pemda untuk memangkas perizinan pembangunan perumahan.
"Akan saya cek ke REI daerah mana yang masih sulit (perizinannya). Langsung saya telepon Bupati, Walikota, atau Gubernurnya," ujar Jokowi dalam acara Indonesia Property Expo 2017, di Hall A JCC Senayan, Jakarta, Jumat (11/8).
Dari sisi lahan, Jokowi mengatakan kendalanya adalah jumlah penduduk yang terus bertambah sedangkan luas lahan tetap. Maka itu, ia meminta setiap daerah untuk memiliki bank tanah sehingga terus tersedia rumah murah untuk masyarakat.
"Sehingga gampang kalau kita ingin bangun sesuatu, karena tanahnya sudah ada. Jangan sampai justru nanti spekulan atau mafia tanah yang menguasai sehingga harga tanah jadi tidak wajar," kata dia. Namun, ia mengakui, bank tanah sudah tak mungkin direalisasikan di Pulau jawa. (Baca juga: Sejak 2010, Penerima Subsidi Rumah Murah Masih Terpusat di Jawa)
Selain dua persoalan tersebut, Jokowi mengatakan bahwa banyak pengembang tidak jadi merealisasikan pembangunan perumahan karena kesulitan mendapatkan akses seperti air bersih, transportasi, dan fasilitas umum lainnya. Karenanya, dirinya meminta pemda untuk mengintegrasikan perumahan-perumahan dengan fasilitas publik yang ada.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeljono menjelaskan, gara-gara persoalan-persoalan tersebut, program sejuta rumah sulit terealisasi saban tahunnya. Sejak dicanangkan pada Mei 2015 sampai sekarang realisasinya baru 1,5 juta unit rumah. Padahal, sejatinya program tersebut menargetkan satu juta rumah saban tahun untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan non-MBR. (Baca juga: Survei BI: Kenaikan Harga Rumah Menengah dan Besar Kian Tipis)
Meski begitu, ia optimistis, realisasi tahun ini lebih baik dibanding tahun lalu. "Tahun lalu sebesar 860 ribu ya, mungkin akhir tahun ini bisa 900 ribuan," ucap Basuki. (Baca juga: Subsidi KPR Bengkak, Pemerintah Bayar Rp 900 Miliar ke BTN)
Adapun tahun depan, Basuki mengatakan, Jokowi telah meminta anggaran untuk KPR subsidi berupa Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dilipat gandakan. Mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017, anggaran FLPP tahun ini sebesar Rp 3,1 triliun. "Dengan tambahan anggaran itu, harusnya tahun 2018 realisasinya bisa 1 juta lebih," ujar Basuki.
