Impor Tiba, Kadin Minta Pemerintah Perhatikan Panen Garam
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah memperhatikan panen raya garam petani lokal. Sebab, saat ini sebagian dari 75 ribu ton garam impor pesanan PT Garam telah tiba.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto menyatakan pemerintah harus lebih bijaksana untuk berpihak kepada petani garam. "Pemerintah harus menghentikan impor saat petani dalam negeri sudah memasuki puncak produksi akhir bulan ini," kata Yugi di kantor Kadin, Jakarta, Rabu (16/8).
Yugi meminta pemerintah harus menyiapkan sistem distribusi garam yang lebih baik sehingga tidak merugikan petani lokal. Sehingga, kebutuhan garam di pasar bisa terpenuhi setelah garam impor tiba. "Agar tak membuat harga garam lokal justru menjadi anjlok," katanya.
(Baca juga: Garam Impor Belum Mencukupi Kebutuhan Industri Kecil)
Sementara, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan menjelaskan, pemerintah telah mengkalkulasi impor dengan kebutuhan dan produksi garam nasional. Oke mencatat, pada Juli 2017, produksi nasional ada 6 ribu sampai 7 ribu ton. Namun, kebutuhan garam nasional mencapai 112 ribu ton tiap bulan.
Dia juga menyatakan impor 75 ribu ton garam sudah memperhitungkan waktu panen petani. "Kami menghitung, Agustus garam impor sudah mulai terdistribusi, karena September petani sudah mulai panen," katanya.
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Brahmantya Satyamurti menekankan petani garam supaya tidak khawatir karena pemerintah menugaskan PT Garam untuk segera melakukan distribusinya.
"Distribusinya kita harus sampaikan ke PT Garam karena harus menyeimbangkan harga," jelas Brahmantya.
