Jokowi Tekan Kemiskinan, Subsidi Naik, Transfer Daerah Justru Turun
Presiden Joko Widodo menyatakan, belanja negara tahun 2018 bakal diarahkan terutama untuk pengurangan kemiskinan dan kesenjangan. Belanja negara direncanakan sebesar Rp 2.204,4 triliun. Nominal tersebut meningkat Rp 71,1 triliun atau 3,33% dari anggaran tahun ini.
“(Pengurangan kemiskinan dan kesenjangan) akan dilakukan melalui peningkatan efektivitas program perlindungan sosial dan penajaman pada belanja pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” kata Jokowi dalam pidato nota keuangan di Sidang Bersama DPR dan DPD, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/8). (Baca juga: Jokowi Janji akan Fokus pada Pemerataan Ekonomi dan Keadilan Sosial)
Ia memaparkan, pemerintah berencana memperbanyak jumlah penerima manfaat program keluarga harapan (PKH) menjadi 10 juta, dan penerima bantuan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menjadi 92,4 juta orang. Selain itu, pemerintah menerapkan bantuan pangan non-tunai dan akan memperbanyak penerima manfaatnya.
Pemerintah juga tetap mengalokasikan belanja subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM), listrik, pupuk, subsidi bunga untuk kredit usaha rakyat (KUR) dan perumahan, serta pelayanan publik. Tujuannya, untuk menjaga inflasi dan daya beli masyarakat.
Khusus untuk subsidi energi, pemerintah berencana mengalokasikan anggaran sebesar Rp 103,7 triliun atau naik 15,4% dibanding alokasi tahun ini. Sedangkan subsidi non energi direncanakan sebesar Rp 69 triliun atau turun 12,6% dibanding alokasi tahun ini.
