RAPBN 2018, Jokowi Perbesar Dana Bantuan Sosial dan Subsidi

Desy Setyowati
Oleh Desy Setyowati - Yura Syahrul
16 Agustus 2017, 22:33
Jokowi
Arief Kamaludin | Katadata
Presiden Joko Widodo ketika memberikan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Sejahtera di Jakarta Pusat, 3 November 2014.

Pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan masih mendapat porsi terbesar  dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 yang diajukan Presiden Joko Widodo kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Di luar itu, anggaran dana bantuan sosial dan subsidi dapat porsi lebih besar pada tahun depan atau setahun menjelang pemilihan presiden 2019.

Dalam pidato pengantar nota keuangan 2018 di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu (16/8), Jokowi mengatakan, belanja negara tahun depan yang direncanakan sebesar Rp 2.204,4 triliun akan diarahkan utamanya untuk pengurangan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Caranya dengan meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial, penajaman belanja pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Advertisement

Pengurangan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi memang menjadi salah satu fokus belanja pemerintah pusat tahun depan yang sebesar Rp 1.443,3 triliun atau 65,5% dari total belanja negara.

Upaya itu dilakukan lewat beberapa program, antara lain penambahan penerima manfaat Program Keluarga Harapan menjadi 10 juta keluarga dari sebelumnya 6 juta keluarga dan penerima Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) yang skemanya diubah dari pembagian beras sejahtera (rastra).

“Pemerintah mengalihkan penyaluran bantuan pangan rastra menjadi bantuan pangan nontunai dan akan diperluas penerima manfaatnya,” kata Jokowi.

Upaya lainnya adalah penambahan penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan sebanyak 92,4 juta orang dan program Indonesia Pintar yang menyasar 19,7 juta siswa dan 401.500 mahasiswa. Selain itu, alokasi bantuan operasional sekolah yang menjangkau 262.100 sekolah umum dan madrasah.

Perluasan penerima sejumlah program tersebut tercermin dari peningkatan anggaran Kementerian Sosial pada tahun depan sebesar Rp 34 triliun, atau naik hampir dua kali lipat dari anggaran tahun ini yang mencapai Rp 17,2 triliun.

Secara keseluruhan, pemerintah menganggarkan program penanggulangan kemiskinan dan dukungan masyarakat berpendapatan rendah sebesar Rp 292,8 triliun. Anggaran itu terdiri dari subsidi di luar subsidi pajak Rp 161,6 triliun; Program Keluarga Harapan Rp 17,3 triliun, dan Program Indonesia Pintar Rp 10,8 triliun.

Halaman:
Editor: Yura Syahrul
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement