Subsidi Meleset, Sri Mulyani: Pemilik Apartemen Pakai Elpiji 3 Kg
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui subsidi masih banyak dinikmati masyarakat berpenghasilan menengah ke atas. Ia mencontohkan elpiji 3 kilogram yang juga dipakai oleh pemilik apartemen.
Menurut dia, pangkal soalnya adalah kebijakan subsidi yang berdasarkan konsumsi komoditas. Maka itu, ia menginginkan distribusi tertutup untuk pembagian subsidi energi dan non-energi supaya lebih tepat sasaran.
"Kalau subsidi listrik, elpiji, dan yang lainnya itu diberikan kepada siapa saja yang konsumsi komoditas itu, bagaimana evaluasi ketepatan sasaran? Elpiji 3 kilogram itu dinikmati seluruh rumah tangga," kata Sri Mulyani saat Rapat Kerja dengan Komisi XI di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (7/9).
Sri Mulyani menduga, penggunaan elpiji 3 kilogram di apartemen lantaran mayoritas masyarakat berpendapatan tinggi jarang memasak. Maka itu, yang dibeli adalah elpiji kapasitas kecil. (Baca juga: Integrasi Subsidi Elpiji dan Dana Bansos Terancam Mundur)
Adapun tahun ini, pemerintah dan DPR menyepakati subsidi energi sebesar Rp 89,86 triliun. Rinciannya, subsidi untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) dan elpiji 3 kilogram sebesar Rp 44,5 triliun, serta listrik Rp 45,4 triliun. Tahun depan, subsidi diajukan naik 15% menjadi Rp 103,4 triliun. (Baca juga: Subsidi Energi Naik Agar Konsumsi Masyarakat Tak Menurun Cepat)
Di sisi lain, Sri Mulyani mengklaim subsidi langsung seperti Program Keluarga Harapan (PKH), beras sejahtera (rastra), Kartu Indonesia Pintar (KIP) sudah lebih tepat sasaran. Bahkan, untuk meningkatkan dampak bantuan, pemerintah pun menambahkan persyaratan bagi para penerima PKH untuk memenuhi kewajiban pendidikan dan kesehatan anak. (Baca juga: RAPBN 2018, Anggaran Kemensos Naik Hampir Dua Kali Lipat)
Persoalan subsidi yang tak tepat sasaran jadi sorotan dalam rapat antara pemerintah dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Johnny G. Plate mengkritisi distribusi elpiji 3 kilogram yang tak sampai ke daerah. "Subsidi elpiji 3 kilogram justru tidak dinikmati masyarakat Nusa Tenggara karena tidak ada tabungnya di sana," ucapnya.
Sementara itu, Anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Gerindra Kardaya Warnika menyoroti rastra yang dinikmati Pegawai Negeri Sipil (PNS). "Subsidi harus clear. Kalau dilihat dari tepat sasaran, ini kan tidak tepat. Rastra tuh paling tidak tepat. PNS Gol IV dapat semua, kan mereka bukan golongan miskin," kata dia.
