Anggaran Acara IMF-World Bank Rp 810 M, Sri Mulyani Dikritik DPR
Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengkritik kementerian Keuangan (Kemenkeu) lantaran menganggarkan Rp 810,17 miliar untuk penyelenggaraan pertemuan tahunan International Monetary Fund (IMF) dan World Bank di Bali, tahun depan. DPR menilai anggaran tersebut terlalu besar di tengah seretnya penerimaan negara.
"Ini (anggaran di Kementerian Keuangan) yang paling besar justru untuk IMF, lainnya kecil. Padahal, tantangan Kemenkeu sangat besar, contohnya penerimaan perpajakan yang tidak tercapai," kata Anggota Komisi Keuangan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Andreas Eddy Susetyo saat Rapat Kerja dengan pemerintah di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (12/9).
Ia pun menilai, anggaran tersebut tidak sesuai dengan fokus pemerintah yaitu optimalisasi anggaran untuk belanja produktif. Anggota dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Elviana pun meminta Kemenkeu memberikan penjelasan rinci mengenai anggaran pertemuan itu. (Baca juga: Bos Bank Dunia Janji ke Jokowi Boyong Investor Mancanegara Tahun 2018)
"Rp 810,17 miliar untuk sebuah acara yang digelar di Indonesia dengan harga hotel sekian, itu harus dijelaskan. Bandingkan dengan dana untuk diklat dana desa. Kan banyak kepala desa yang akan masuk penjara karena masih minimnya edukasi untuk mengelola anggaran tersebut," ujar dia.
Merespons kritikan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meyakinkan bahwa anggaran yang dikeluarkan pemerintah tersebut akan kembali kepada masyarakat. (Baca juga: Luhut Minta Infrastruktur untuk Acara IMF-World Bank Dipercepat)
Tingkat hunian Hotel saat penyelenggaraan acara diyakini bakal meningkat. Pihak hotel pun diminta untuk tidak memberikan diskon. Sebab, biaya sewa hotel ditanggung sendiri oleh para tamu.
"Dengan adanya annual meeting mereka (hotel-hotel) fully booked hampir semuanya dan bahkan kami suggest (menyarankan) jangan didiskon, bahkan minta dinaikkan sedikit karena yang menginap adalah orang-orang kaya," kata Sri Mulyani.
Di sisi lain, ia menyebut adanya alokasi anggaran untuk pengadaan alat kelengkapan kantor, seperti komputer. Sebab, ada upaya untuk mengubah hotel menjadi kantor selama penyelenggaraan acara. Pengadaan dilakukan di dalam negeri dan akan dihibahkan setelah digunakan.
"Itu furniture dan lain-lain untuk procurement dalam negeri. Jadi yang menikmati adalah masyarakat sendiri. Komputer yang akan digunakan, nantinya akan dihibahkan ke sekolah-sekolah," ujar dia.
Sementara itu, untuk menyewa tempat acara (venue), Kemenkeu akan berbagai beban dengan Bank Indonesia (BI). Bagian BI yaitu sebesar Rp 280-300 miliar.
