Jokowi Didesak Lakukan Moratorium Tambang Timah
Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Bangka Belitung meminta Presiden Joko Widodo untuk moratorium tambang timah di Bangka Belitung. Alasannya kegiatan tambang itu lebih banyak memberikan mudarat dibandingkan keuntungan bagi negara ataupun masyarakat.
Direktur Eksekutif Walhi Bangka Belitung Ratno Budi mengatakan kegiatan tambang di laut Bangka Belitung ini mengakibatkan kehancuran ekosistem pesisir. Alhasil dari 45 ribu nelayan tradisional yang ada, kini 16 ribu tidak bisa melaut. Padahal mengacu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2010, salah satunya hak masyarakat pesisir adalah laut yang bersih dan sehat.
Selain di laut, kegiatan tambang ini juga ada yang di darat. Ini menyebabkan lahan produktif di Bangka Belitung semakin menyusut. Bahkan saat ini ada 1.053.253,19 hektar atau 62% dari luas daratan berstatus kritis. Akibatnya, daerah ini memenuhi kebutuhan pangannya dari daerah seperti Sumatera Selatan dan Jawa Timur.
Alasan lainnya adalah masih banyaknya lahan yang belum berstatus bersih. Berdasarkan data koordinasi dan supervisi KPK terkait sektor minerba, pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang bermasalah (Non-CnC) jumlahnya mencapai 601 IUP atau sekitar 55% dari total 1085 IUP.
Selain itu ada potensi kerugian negara dari kegiatan itu. Mengacu temuan dari Indonesia Corruption Watch (ICW), sepanjang 2004-2014 terdapat kerugian negara dari kegiatan tambang timah di Bangka Belitung sebesar Rp 68 triliun. Kerugian itu bersumber dari pajak, biaya reklamasi, royalti, pajak ekspor, dan penerimaan non pajak.
