Masalah Keuangan PLN Dikhawatirkan Bisa Pengaruhi Rating Utang RI
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Faby Tumiwa ikut menyoroti surat Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenai risiko keuangan PT Perusahaan Listrik Negara/PLN (Persero). Faby berpendapat kondisi keuangan PLN dapat memberikan pengaruh buruk bagi investment grade dan rating obligasi pemerintah.
Faby memaparkan risiko keuangan PLN terjadi karena beberapa faktor. Faktor pertama karena harga energi primer dalam enam bulan, khususnya batu bara mulai merangkak naik. Demikian pula harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang naik di atas US$ 50 per barel. Padahal, kedua energi primer ini masih menyumbang 40% dari kebutuhan PLN.
Di sisi lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyatakan bahwa tarif listrik tidak akan mengalami kenaikan sampai dengan akhir tahun, bahkan akan berlanjut di tahun depan. Penyesuaian tarif 900 VA pun dinilai terlamat, sedangkan 450 VA tidak akan dijalankan karena 2018 sudah memasuki tahun politik.
Dengan demikian, ruang untuk menekan beban usaha yakni Biaya Pokok Produksi (BPP) PLN semakin menipis. Sedangkan, margin yang diterima pun juga akan menipis. Dengan kondisi ini, kewajiban membayar utang dan melakukan investasi menjadi terbatas.
Faby menilai, Sri Mulyani mengkhawatirkan rasio utang PLN yang semakin tinggi akan membuat pemegang obligasi (bond holder) berpresepsi bahwa PLN tidak akan bisa memenuhi perjanjian (covenant) yang telah disepakati.
"Jika PLN dianggap tidak dapat membayar utang atau gagal memenuhi kewajiban financing-nya, investment grade-nya pemerintah atau surat utang pemerintah yang akan terpengaruh. PLN kan dijamin pemerintah," ujar Faby saat dihubungi Katadata, Jakarta, Rabu (27/9).
(Baca: Kementerian BUMN Sebut PLN Sudah Siapkan Strategi Amankan Keuangan)
Persepsi risiko terhadap surat utang pemerintah yang naik akan membuat semakin berat pembiayaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
