Rini sebut Sri Mulyani dan Jonan sebagai Negosiator RI dengan Freeport

Miftah Ardhian
2 Oktober 2017, 21:31
Rini Soemarno
Katadata | Arief Kamaludin
Rini mengatakan terus berkonsultasi dengan Sri Mulyani dan Ignasius Jonan terkait negosiasi Freeport.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan proses negosiasi divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia masih berlangsung hingga kini. Menteri BUMN Rini Soemarno menuturkan proses negosiasi yang masih berjalan ini dipimpin oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan.

"Pembahasan (negosiasi dengan ) Freeport, yang menjadi negosiator utama Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Bapak Menteri ESDM Ignasius Jonan," kata Rini saat ditemui di Kawasan Stasiun Pondok Cina, Depok, Jawa Barat, Senin (2/10).

Rini menuturkan, dirinya tidak mengetahui secara pasti surat yang dikirimkan oleh CEO Freeport McMoran Copper & Gold Inc Richard Adkerson kepada pihak Kementerian Keuangan yang menyatakan penolakan terkait dengan posisi pemerintah terhadap proses divestasi saham perusahaannya.

(Baca: Usul Divestasi dari Pemerintah Ditolak, Luhut Temui Freeport di AS)

Skema divestasi dan valuasi nilai saham perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) masih terus dibahas antar Kementerian terkait dan memang belum ada keputusan. Namun, memang proses negosiasi yang dilakukan pemerintah masih terus berjalan. "Kami terus membahas bersama Kementerian Keuangan dan ESDM," kata Rini.

Dalam surat tertanggal 28 September 2017 itu, Freeport menyatakan keberatannya terhadap usulan pemerintah mengenai divestasi 51% saham. “Kami sangat tidak setuju dengan pernyataan yang termasuk dalam dokumen dan menyampaikan tanggapan dan klarifikasi atas ketidakakuratan sikap pemerintah,'' dikutip dalam surat tersebut.

Setidaknya, terdapat lima poin yang ada di surat tersebut. Pertama, pemerintah bersikap kalau divestasi 51% saham Freeport bisa terlaksana paling lambat 31 Desember 2018. Karena, seharusnya proses divestasi saham ini telah selesai tahun 2011. Pemerintah pun menyatakan memiliki kapasitas keuangan yang cukup untuk melakukan hal tersebut.

Halaman:
Reporter: Miftah Ardhian
Editor: Yuliawati
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...