Luhut: Silakan Anies Hentikan Reklamasi Jakarta, Asal Sesuai Aturan
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mempersilakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melanjutkan rencana penghentian reklamasi Teluk Jakarta. Luhut mengingatkan, penghentian reklamasi harus dilakukan sesuai aturan dan kewenangan yang berlaku.
"Silakan saja, kalau sesuai aturan saya ikut saja. Kalau aturannya memang demikian kami ikuti," kata Luhut di kantornya, Jakarta, Selasa (17/10).
Luhut merespons pernyataan Anies dalam pidato perdananya sebagai Gubernur DKI pada Senin (16/10) malam. Anies tak secara langsung menyatakan menghentikan reklamasi Teluk Jakarta. Dia menyatakan pengelolaan tanah, air, teluk dan pulau tidak boleh diletakan di atas kepentingan individu maupun korporat.
"Termasuk pengelolaan tanah, air teluk dan pulau tidak boleh diletakan atas dasar kepentingan individu. Pengelolaan itu semua tidak boleh untuk suatu golongan, suatu perhimpunan atau suatu korporasi tapi untuk kepentingan warga Jakarta semua," kata Anies dalam pidatonya.
(Baca juga: Soal Reklamasi, Prabowo Ingatkan Anies-Sandi Akomodasi Pengusaha)
Luhut mengingatkan, ada batasan-batasan kewenangan yang dimiliki oleh pejabat pemerintah, baik menteri, gubernur, bahkan presiden sekalipun. Sehingga, kata dia, Anies harus mempertimbangkan aturan dan kewenangan yang dimilikinya ketika ingin menghentikan reklamasi.
"Jangan anggap jadi Gubernur DKI lantas semua bisa dikerjakan, tidak dapat begitu. Jadi kita harus melihat jernih," kata Luhut.
Luhut menuturkan, pencabutan moratorium atau penghentian sementara proyek reklamasi telah sesuai aturan. Pemerintah menganggap seluruh persyaratan yang ditentukan kepada pengembang Pulau C, D, dan G telah dipenuhi.
Alhasil, Luhut menyatakan tidak ada alasan pemerintah untuk terus menunda pembangunan proyek tersebut. Luhut menuturkan, dia hanya bekerja sesuai kewenangannya sebagai Menko Maritim ketika mencabut moratorium tersebut. "Saya sesuai dengan ketentuan kewenangan dan aturan yang ada saya kerjakan," kata Luhut.
(Baca: KPK: BPN Terburu-buru Terbitkan Sertifikat Reklamasi Pulau C dan D)
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Kemaritiman Ridwan Djamaluddin menuturkan, pihaknya telah bertemu dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno untuk membahas masalah reklamasi Teluk Jakarta. Ridwan menuturkan, pihaknya telah menjelaskan berbagai pertimbangan yang diambil ketika reklamasi dilanjutkan.
"Kami sudah jelaskan secara gamblang pertimbangan legal, teknis, dan sosial. Jika masih ada yang diperlukan kami siap memberikan keterangan lebih lanjut," kata Ridwan.
Ridwan menyatakan tak masalah jika tim sinkronisasi Anies-Sandi melakukan kajian independen atas reklamasi Teluk Jakarta. Dia menyatakan, kajian tersebut justru bisa memberikan pertimbangan atas kelanjutan proyek reklamasi.
"Kalau ada masukan misalnya Gubernur Anies akan melakukan kajian ulang (reklamasi Teluk Jakarta), kalau itu dilakukan ya akan lebih bagus juga. Jadi nanti tinggal para ahli yang bicara, bukan yang ahli bicara," kata Ridwan.
