Tiga Tahun Jokowi, Darmin: Ekonomi Lebih Tumbuh, Kemiskinan Turun
Sederet menteri memaparkan capaian tiga tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla pada Selasa (17/10) ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan, seiring pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, tingkat kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran mengalami perbaikan.
Menurut Darmin, indikator ekonomi dan sosial yang positif ini jarang terjadi. Sebelumnya, jika ekonomi tumbuh tinggi maka tingkat ketimpangan meningkat. "Sekarang sejalan. Yang satu tumbuh tapi yang lain juga positif," kata dia dalam Konferensi Pers di Kantor Staf Kepresidenan di Jakarta, Selasa (17/10).
Pemerintah mencatat pertumbuhan ekonomi telah kembali naik ke level 5,02% pada 2016, setelah mengalami tren penurunan hingga hanya tumbuh 4,88% pada 2015. Tahun ini, Darmin meyakini ekonomi bisa tumbuh 5,2-5,4%, meskipun pada semester I lalu hanya tumbuh 5,01%. (Baca juga: Dana Desa Dianggap Bisa Kerek Pertumbuhan Ekonomi yang Stagnan)
Pendapatan masyarakat atau Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita juga secara konsisten meningkat. Pada 2014 besarannya Rp 41,9 juta, lalu naik menjadi Rp 47,9 juta pada 2016. Seiring kondisi tersebut, tingkat kemiskinan tercatat turun dari 10,96% pada September 2014 menjadi 10,64% pada Maret 2017.
Tingkat pengangguran juga tercatat terus menurun dari 5,81% di Februari 2015 menjadi 5,33% pada Februari 2017. Begitu juga dengan tingkat ketimpangan yang tercermin dari rasio gini yang terus menurun dari 0,408 pada Maret 2015 menjadi 0,393 pada Maret 2017. (Baca juga: Banyak Pembangunan, Upah Riil Buruh Bangunan Justru Turun)
Indikator ekonomi lainnya yaitu inflasi juga tercatat terkendali di level yang rendah. Pada 1998, inflasi melampaui 10%, tapi berhasil turun perlahan hingga pemerintah bisa menargetkan inflasi sekitar 3-5% mulai lima tahun lalu. Pemerintah pun menargetkan penurunan inflasi lebih jauh ke depan.
Inflasi bakal diupayakan hanya 2-3% pada 2-3 tahun mendatang, lalu menjadi 1,5-3,5% pada 3-4 tahun mendatang. Target tersebut diyakini bisa tercapai meski harga-harga yang diatur pemerintah alias administered prices masih memberikan tekanan inflasi yang cukup tinggi.
“Walaupun administered price cukup tinggi, tapi volatile food (inflasi pangan bergejolak) dan core inflation (inflasi inti) rendah," kata Darmin.
Menurut dia, indikator ekonomi dan sosial yang positif terjadi berkat kebijakan pemerintah mengalihkan anggaran subsidi energi ke sektor yang lebih produktif seperti pembangunan infrastruktur. Adapun pembangunan infrastruktur dilakukan secara merata untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah.
Menurut dia, hingga Juli 2017, sudah ada lima proyek infrastruktur yang selesai dibangun. Sedangkan yang sudah memasuki tahap konstruksi sebanyak 130 proyek. Lalu, yang sudah masuk proses pengadaan sebanyak 12 proyek dan tahap persiapan sebanyak 100 proyek. (Baca juga: Tepis Kecemasan Ekonom, Darmin Punya 3 Strategi Danai Infrastruktur)
Selain itu, infrastruktur non fisik seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan kawasan industri juga dibangun. "Artinya, dia pararel dengan penyebaran infrastruktur fisik dan dia juga akan mendorong perbaikan penyebaran kegiatan ekonomi,” kata dia.
