Susi Bakal Bangun Museum Berjalan dari Kapal Rampasan Negara

Penulis: Michael Reily

Editor: Pingit Aria

Jum'at 20/10/2017, 17.45 WIB

Kapal pencuri ikan Silver Sea 2 baru ditetapkan sebagai rampasan negara. Nahkodanya didenda Rp 250 juta.

Susi
ANTARA FOTO/Izaac Mulyawan
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti didampingi Wakil KSAL Laksdya TNI Achmad Taufiqoerrochman memantau proses penenggelaman kapal pencuri ikan di perairan Pulau Ambon, Maluku, 1 April 2017.

Setelah membuka galeri harta karun laut, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berencana menjadikan kapal-kapal sitaan negara sebagai museum berjalan. Langkah ini dilakukan untuk memberi efek jera kepada pencuri ikan.

Ia menyebut, aparat sudah merampas secara hukum 10 kapal pencuri ikan berukuran sekitar 2 ribu Gross Tonnage (GT). “Kami ingin kapal-kapal ini menjadi museum berjalan dengan tulisan ilegal fishing no more,” kata Susi di rumah dinasnya, Jakarta, Jumat (20/10).

Pameran kapal, menurutnya, bakalan memberikan efek jera serta pembelajaran bagi kapal-kapal asing yang akan menangkap ikan secara illegal di perairan Indonesia. Selain itu, museum berjalan kapal akan jadi sebuah pembelajaran bagi masyarakat.

Menurut Susi, museum berjalan juga menjadi bukti KKP dan Satuan Petugas 115 menjaga kedaulatan perairan Indonesia. “Supaya ada bukti, kalau semua ditenggelamkantidak ada bukti,” katanya.

Kasus terbaru, Yotin Kuarabiab seorang watga negara Thailand yang bekerja sebagai nahkoda kapal Silver Sea 2 terbukti melanggar pasal 100 jo. pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan.

Yotin dijatuhi denda maksimum yaitu Rp 250 juta dan Silver Sea 2 dirampas untuk negara. Meski menang dalam peradilan, Susi mempermasalahkan denda yang nilainya kecil.

“Kemarin kapal di Tiongkok dendanya US$ 7 juta. Kita mesti ubah UU kita, sita kapalnya dan dendanya US$ 10 juta,” tutur Susi. Pertimbangannya, kapal tangkap berukuran 1000 GT bisa mendapatkan pemasukkan Rp 200 miliar per tahun.

Oleh karena itu, Susi bakal mengusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengubah sanksi dalam undang-undang. Salah satu tambahan yang dikemukakan adalah penahanan warga negara asing yang melanggar aturan.

Selama 3 tahun, KKP sudah menenggelamkan 317 kapal dan siap menenggelamkan 90 kapal lainnya. “Hasilnya stok ikan meningkat 100%,” ujar Susi.

Stok ikan lestari pada 2013 tercatat sebanyak 7,31 juta ton dan meningkat di 2015 ‘enjadi 9,93 juta ton. Kemudian pada akhir 2016, stok ikan lestari sebanyak 12,54 juta ton atau naik sekitar 71% dibandingkan 2013.

Reporter: Michael Reily

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha