Bahas Nasib Usahanya, Bos Besar Freeport Kembali Temui Jonan

Penulis: Anggita Rezki Amelia

Editor: Arnold Sirait

24/10/2017, 19.41 WIB

"Yang pasti tentang Freeport, pada saatnya nanti akan ada update-nya," kata Dadan.

Freeport
ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
CEO Freeport-McMoran Copper & Gold Inc Richard Adkerson (kiri) bersama Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (29/8).

President dan CEO Freeport McMoran Inc Richard C. Adkerson kembali menemui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius hari ini, Selasa (24/10). Pertemuan di Gedung Kementerian ESDM ini membahas kelanjutan nasib PT Freeport Indonesia.

Berdasarkan pantauan Katadata, Adkerson tiba di Kementerian ESDM sekitar pukul 16.00 WIB. Ia mengenakan setelan jas hitam. Setelah dua jam, Adkerson, meninggalkan Kementerian ESDM pukul 18.10 WIB.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Dadan Kusdiana membenarkan pertemuan itu. Namun belum mau merinci substansi pembahasan. "Yang pasti tentang Freeport, pada saatnya nanti akan ada update-nya," kata dia kepada Katadata, Selasa (24/10).

Sampai saat ini negosiasi pemerintah dan Freeport memang belum menemui titik temu. Bahkan batas waktu negosiasi yang awalnya ditargetkan selesai Oktober diperpanjang tiga bulan lagi hingga Januari 2018. Dengan begitu, status Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sementara juga diperpanjang dengan masa yang sama.

Selama tiga bulan ke depan itu pemerintah akan membahas beberapa isu yang masih belum selesai, di antaranya mengenai harga dan tahapan divestasi 51% saham Freeport. Perusahaan asal Amerika Serikat ini memang belum setuju dengan skema yang ditawarkan pemerintah.

(Baca: Surati Sri Mulyani, Freeport Tolak Usulan Skema Divestasi 51% Saham)

Bahkan Freeport telah menyurati Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto dan ditembuskan ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Surat tertanggal 28 September 2017 itu langsung ditandatangani Adkerson.

Dalam surat itu, Freeport mengajukan agar divestasi awal dilakukan secepat mungkin dengan melalui mekanisme penawaran saham perdana ke bursa (Initial Public Offering/IPO). Kemudian mengenai nilai sahamnya harus menghitung kegiatan Freeport hingga 2041.

Selain divestasi, Freeport dan pemerintah juga belum ada titik temu tentang kepastian investasi, mengenai perpajakan. Pemerintah menginginkan skema pajak berubah (prevailing). Sedangkan Freeport ingin tetap (naildown).

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan