Menhub Janjikan 40 Kilometer Rel Sulawesi Selatan Rampung 2018
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjanjikan akan segera menyelesaikan proyek rel kereta Makassar hingga Parepare, Sulawesi Selatan, sepanjang 40 kilometer pada tahun depan. Hal ini menjawab pertanyaan awak media soal keluhan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat Rembuk Nasional 2017 kemarin malam.
Jokowi sempat mengeluhkan proyek rel kereta pertama di Sulawesi ini yang tak kunjung ada kejelasannya. Proyek ini sudah tiga kali dilakukan seremoni peletakan batu pertama pembangunan (groundbreaking), namun hingga kini belum juga ada yang selesai.
"Saya usahakan 2018 selesai 40 kilometer," kata Budi saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/10). (Baca: 2 Menteri Janji Kebut Proyek Bandara, Kereta dan Tol Jawa Tengah)
Budi mengatakan 40 kilometer ini merupakan porsi pembangunan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Nantinya proyek ini akan dilanjut dengan pembangunannya dengan melibatkan pihak swasta, menggunakan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).
Rencananya Budi akan meninjau pembangunan proyek tersebut pada hari Jumat pekan ini. Menurutnya, saat ini progres pembangunan rel kereta tersebut telah mencapai 16 kilometer. "Tapi memang yang terjadi (tiga kali groundbreaking) terjadi sebelum masa jabatan saya," kata Budi.
Untuk kelanjutan proyek ini, Budi mengungkapkan sudah ada beberapa investor tertarik menggarap dengan skema KPBU. Beberapa investor tersebut berasal dari Korea Selatan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hingga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
"Setelah 40 kilometer kami akan tambah 60 kilometer dengan KPBU. Jadi total semua mencapai 100 kilometer dengan investasi Rp 8 triliun," ujarnya. (Baca: Rusia Kucurkan Rp 32,2 Triliun Bangun Kereta Api Kalimantan Timur)
Sejak November 2016 lalu pembangunan rel jalur Makassar-Pare-Pare itu hanya rampung 16 kilometer dari total panjangnya mencapai 142 kilometer. Penyebabnya, proyek itu terhambat pembebasan lahan. Padahal, tanpa pembebasan lahan, pembiayaan proyek itu melalui penerbitan obligasi syariah (sukuk) tidak bisa dilakukan.
Untuk mengatasi persoalan lahan ini, Kementerian Perhubungan mengandalkan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). "Ke depan, kami akan gunakan LMAN agar proyek kereta Sulawesi serta Sumatera yang dibiayai sukuk ini dapat dilanjutkan," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Popik Montanasyah.
