Pembahasan Perppu Ormas Alot, Sidang DPR Ditunda untuk Lobi Parpol

Penulis: Dimas Jarot Bayu

Editor: Yuliawati

24/10/2017, 15.53 WIB

PAN, Gerindra dan PKS konsisten menolak pengesahan Perppu Ormas menjadi undang-undang.

pengesahan RUU Ormas
ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Sejumlah anggota DPR berdiskusi ketika skors Rapat Paripurna ke-9 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/10). Rapat tersebut membahas tentang pengesahan RUU Ormas serta pengesahan RUU tentang protokol perubahan persetujuan marrakesh mengenai pe

Pembahasan pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Perppu Ormas) menjadi undang-undang berlangsung alot. Berbagai fraksi terbelah dalam menyikapi putusan Perppu ini dalam Rapat Paripurna yang digelar di gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (24/10).

Empat partai pendukung pemerintah yakni PDI Perjuangan (PDIP), Golkar, Hanura, dan Nasdem berkukuh jika Perppu Ormas harus disahkan. Mereka menilai penerbitan Perppu Ormas untuk menjaga dasar negara dari ancaman ormas anti-Pancasila.

"Segeralah kita sahkan untuk memberantas semua ormas yang bertujuan merongrong dan mengganti Pancasila," kata Wakil Ketua Fraksi Nasdem Johnny G Plate.  (Baca: Perppu Ormas Dianggap Berlebihan Atur Sanksi Pidana Seumur Hidup)

Sementara Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Demokrat menyepakati Perppu Ormas dengan syarat revisi terbatas. Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Syarief Hasan mengatakan, partainya akan menerima terlebih dahulu Perppu Ormas karena bertujuan membentuk sistem demokrasi yang baik. Adapun, poin-poin lain atas Perppu ini akan direvisi setelahnya.

Syarief mengatakan, beberapa hal yang perlu direvisi terkait peringatan jika ada ormas yang melanggar aturan. Selain itu, pembubaran ormas yang harus melalui proses pengadilan. "Ini harus menjadi konsideran," kata Syarief.

Anggota Fraksi PKB Abdul Malik Haramain mengaku partainya mendukung Perppu Ormas karena dibutuhkan pembatasan atas kebebasan berpendapat dan berserikat masyarakat. Selain itu, dia juga menilai ormas tak boleh kontra-produktif dengan tujuan membangun negara.

(Lihat Ekonografik: Bola Panas Perppu Ormas)

Hanya saja, PKB tetap memberikan catatan atas Perppu Ormas tersebut. Salah satunya terkait pengaturan pencantuman Pancasila dalam asas ormas. "PKB juga meminta agar sanksi lebih efektif dan efisien, ada peringatan dan pembuktian. Lalu juga adanya peran peradilan," kata Haramain.

Adapun, Partai Amanat Nassioanl (PAN), Gerindra, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) konsisten menolak pengesahan Perppu Ormas. Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menyebut partainya menolak karena menginginkan pembubaran ormas diselesaikan berdasarkan hukum dan undang-undang.

"PKS ingin membubarkan di negara demokrasi itu, satu persoalan diselesaikan by the law, berdasarkan hukum dan undang-undang," kata Jazuli.  (Baca: Perppu Ormas Bakal Terganjal Partai "Oposisi" di DPR)

Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, partainya menolak karena tidak dirasa ada kegentingan atas penerbitan Perppu Ormas. Selain itu, Perppu Ormas dianggap tidak demokratis.
"Untuk itu Gerindra memutuskan agar Perppu Ormas untuk tidak dilanjutkan," kata Muzani.

Adapun Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto menilai tidak ada landasan kekosongan hukum sebagai dasar diterbitkannya Perppu Ormas. Pasalnya, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas sudah cukup mengatur mekanisme pendirian hingga pembubaran ormas.

Selain itu, Yandri juga menilai aturan tersebut berpotensi membuat tafsir tunggal ketika pembubaran ormas. "Ini berpotensi disalahgunakan menuju rezim yang otoriter," kata Yandri.

Karena tidak adanya musyawarah mufakat atas putusan pengesahan Perppu Ormas, Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang memimpin sidang lantas meminta agar pembahasan diskors. Menurut Fadli, pembahasan akan dilanjutkan setelah lobi sekitar 30 menit. "Kami lobi untuk kemudian mengambil keputusan," kata Fadli.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan