Pemerintah Sudah Jual Surat Utang Rp 649 Triliun Sejak Awal 2017

Desy Setyowati
24 Oktober 2017, 16:26
Rupiah
Arief Kamaludin|KATADATA

Pemerintah sudah menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 648,7 triliun sepanjang Januari hingga Oktober 2017. Ini artinya, penerbitan SBN telah mencapai 91% dari target gross yang sebesar Rp 712,9 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017.

Dengan perkembangan tersebut, maka masih tersisa penerbitan SBN sebesar Rp 64,2 triliun hingga akhir tahun. "Ini akan dipenuhi dengan tujuh kali lelang lagi sampai Desember," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Kemenkeu Risiko Robert Pakpahan di Gedung Dhanapala, Jakarta, Selasa (24/10). (Baca juga: Pembangunan Infrastruktur Berlanjut, Sri Mulyani Janji Jaga Anggaran)

Advertisement

Adapun pada 19 Oktober lalu, pemerintah baru saja selesai menawarkan obligasi negara ritel (ORI) seri 014. Namun, jumlah dana yang terserap dari penerbitan ORI tersebut hanya Rp 8,95 triliun, jauh di bawah target awal pemerintah yaitu Rp 20 triliun dan proyeksi 19 agen penjual yaitu Rp 13,4 triliun.

Robert mengakui rendahnya penyerapan lantaran kupon yang ditawarkan kecil yakni hanya 5,85%. Tingkat kupon tersebut tercatat sebagai yang terendah sejak 2006 atau sejak penerbitan peberbitan ORI yang pertama. "Ini memang terendah selama ini dan ini mencerminkan secondary market di pasar SBN waktu itu,” kata dia.

Adapun secara keseluruhan, posisi utang pemerintah pusat hingga September 2017 mencapai Rp 3.886,45 triliun. Angka ini meningkat 10,55% dibandingkan akhir 2016 yang sebesar Rp 3.515,46 triliun. Utang tersebut terdiri dari SBN sebesar Rp 3.128,46 triliun dan pinjaman Rp 737,99 triliun.

Secara rinci, utang dalam SBN terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp 2.591,55 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 536,91 Triliun. (Baca juga: Biayai APBN, Pemerintah Andalkan Penerbitan SBN Skema Public Offering)

Ke depan, untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan anggaran negara, Kemenkeu tengah mengkaji instrumen investasi baru seperti Surat Perbendaharaan Negara (SPN) T-Bills dan Blended Finance. Rencananya, SPN T-Bills ini akan digunakan untuk membiayai belanja di awal tahun anggaran baru (prefunding).

Meski begitu, Robert mengaku belum ada rencana melakukan prefunding untuk tahun depan. "2018 sementara tidak perlu prefunding," kata Robert.

Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement