Perpres soal Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon Akan Diterbitkan

Penulis: Dimas Jarot Bayu

Editor: Yuliawati

25/10/2017, 14.56 WIB

Perpres tentang perencanaan pembangunan rendah karbon untuk membantu menurunkan emisi karbon 26% di 2020.

Bambang Brodjonegoro
Arief Kamaludin|Katadata
Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan Perpres Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon akan diterbitkan dalam waktu dekat.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas tengah menyusun rancangan Peraturan Presiden tentang Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK). Rencananya aturan untuk memperkuat penanganan perubahan iklim di Indonesia, diterbitkan dalam waktu dekat.

Aturan ini dianggap penting karena belum ada aturan yang berorientasi pada keseimbangan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan stabilitas sosial, serta upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Aturan yang ada, yakni Perpres 61/2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca hanya mengatur soal penurunan emisi gas rumah kaca.

“Perpres 61/2011 tentang Rencana Aksi Nasional penurunan Emisi Gas Rumah Kaca akan diperkuat melalui sebuah Perpres baru tentang Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di kantornya, Jakarta, Rabu (25/10).

(Baca: Bappenas: Target Energi Terbarukan 16% pada 2019 Sulit Tercapai)

Bambang menyatakan, dalam Perpres ini akan dimasukkan materi ramah lingkungan dalam setiap aspek pembangunan, mulai dari perencanaan, implementasi, hingga evaluasi. Dengan begitu, kata Bambang, target Indonesia untuk mencapai target penurunan emisi hingga 26% pada 2020 menjadi lebih mudah.

Hingga 2016, potensi pencapaian penurunan emisi gas rumah kaca baru mencapai 10,6% dan diperkirakan meningkat hingga 13,47% jika memasukkan sektor kehutanan. Indonesia sendiri telah menurunkan intensitas emisi nasional dari 681,16 ton CO2e/miliar rupiah pada 2010 menjadi 512,08 ton CO2e/miliar rupiah pada 2016.

“Kalau dengan Perpres itu mudah-mudahan menjadi lebih mudah. Kalau hanya defensif itu sulit. Tapi kalau pro-aktif, mengenai rendah karbon jadi pencapaian bisa menjadi lebih mudah,” kata Bambang. 

(Baca: Mulai Anggaran 2018, Bappenas Kawal 30% Belanja Kementerian Lembaga)

Bambang menuturkan, Perpres baru saat ini sedang dalam tahap pembahasan dengan kementerian/lembaga lainnya. Direncanakan, dalam waktu dekat Perpres PPRK sudah bisa diterbitkan. “Kami harapkan rancangan Perpres PPRK dalam waktu yang tidak terlalu lama,” kata Bambang.

Selain dengan mengeluarkan Perpres, langkah Bappenas mengurangi emisi karbon adalah dengan meluncurkan sistem Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan (PEP) Online. Sistem yang telah disiapkan sejak Februari 2016 ini digunakan untuk memperkuat kapasitas pihak-pihak terkait dalam mitigasi perubahan iklim di Indonesia melalui penyediaan data, informasi, dan sistem pendukung pengambilan keputusan yang akurat.

“Serta memudahkan semua pihak untuk melaporkan pencapaian penurunan emisi GRK dari semua bidang beserta implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan,” kata Bambang.

 

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan