Sri Mulyani Akui Butuh Kerja Keras Kejar Target Penerimaan Pajak 2018
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui perlu kerja keras untuk mencapai target penerimaan perpajakan yang mencapai Rp Rp 1.618,1 triliun tahun depan. Target tersebut naik 9,9% dari target penerimaan perpajakan tahun ini yang mencapai Rp 1.462,7 triliun.
"Target ini cukup optimis, tapi realistis. Kami paham ini butuh kerja keras," kata dia di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (25/10). Untuk mencapai penerimaan tersebut, kata dia, kementeriannya akan melakukan berbagai upaya penguatan reformasi perpajakan. (Baca juga: Banggar DPR Sepakati RAPBN 2018, Penerimaan Negara Naik 9,1%)
Meski begitu, ia menilai target penerimaan pajak masih sangat mungkin dicapai. Meskipun, pihaknya masih mewaspadai tantangan dari pemulihan ekonomi global serta perubahan pola transaksi dan ekonomi yang cepat berubah.
Menurut dia, ada beberapa hal yang bisa mendukung penerimaan pajak tahun depan. Pertama, kesepakatan global pertukaran data secara otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoI). Kebijakan ini diklaim dapat meningkatkan basis pajak serta mencegah praktik penghindaran pajak. (Baca juga: Ditjen Pajak Harus Kerja Keras, Target Penerimaan Baru Capai 60%)
Kedua, penguatan data dan sistem informasi perpajakan melalui e-filling, e-form dan e-faktur. Ketiga, layanan e-service, mobile tax unit, KPP Mikro, dan outbond call untuk membangun kepatuhan dan kesadaran pajak (sustainable compliance).
Keempat, pemberian insentif perpajakan berupa tax holiday dan tax allowance, serta mengkaji ulang kebijakan exemption tax pada beberapa barang kena Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kelima, penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan regulasi, melalui peningkatan pelayanan dan efektivitas organisasi. (Baca juga: Sri Mulyani Siap Cari Dirjen Pajak Baru, Dikabarkan Ada Tiga Calon)
Sri Mulyani menambahkan, pihaknya juga akan terus melakukan pembenahan dan penguatan dari sisi bea dan cukai. Caranya, dengan memberikan kemudahan dan percepatan pelayanan di pelabuhan dan bandara, pemberantasan penyelundupan, cukai palsu, pelayanan kepabenanan yang lebih baik di daerah perbatasan, serta peningkatan potensi penerimaan kepabeanan dan cukai.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018. Target penerimaan dipatok Rp 1.894,72 triliun atau naik 9,1% dibandingkan target tahun ini. Sedangkan belanja negara Rp 2.220,7 triliun, naik 4,1% dibandingkan target tahun ini.
Secara rinci, target penerimaan negara bakal dipenuhi dari penerimaan perpajakan Rp 1.618,1 triliun. Lalu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 275,4 triliun dan hibah Rp 1,2 triliun. Di sisi lain, belanja negara yang sebesar Rp 2.220,7 triliun akan dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat Rp 1.454,5 triliun, serta transfer ke daerah dan dana desa Rp 766,2 triliun.
Meski APBN 2018 akhirnya disahkan DPR, namun Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani sempat menyampaikan penolakannya di antaranya lantaran menilai penerimaan perpajakan tidak realistis.
