Pemerintah Kaji Kereta Bandara Keluar dari Proyek Strategis

Penulis: Ameidyo Daud Nasution

Editor: Safrezi Fitra

30/10/2017, 15.10 WIB

"Kami sudah meminta waktu dua minggu untuk membahas ini menetapkan apakah ini masuk masuk PSN atau tidak, dan jalurnya dimana," kata Budi

Kereta bandara
ANTARA FOTO/Lucky R.

Pemerintah mewacanakan untuk mengeluarkan proyek Kereta Ekspres Bandara Soekarno-Hatta dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Alasannya, proyek yang merupakan usulan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) ini belum akan direalisasikan pengerjaannya.  

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya tengah mengkaji rencana untuk mengeluarkan proyek tersebut. Kajian ini akan dilakukan dalam dua pekan ke depan. "Kami sudah meminta waktu dua minggu untuk membahas ini menetapkan apakah ini masuk masuk PSN atau tidak, dan jalurnya dimana," kata Budi usai rapat koordinasi Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (30/10).

Saat ini Pemerintah sedang berfokus untuk menyelesaikan kereta reguler bandara yang dioperasikan oleh PT Railink, anak usaha Angkasa Pura II dan PT Kereta Api Indonesia. Namun, proyek tersebut telah beberapa kali molor. Padahal Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah menyatakan target operasional pada Juli 2017 lalu.

(Baca: Kemenhub Hanya Danai 30-40% Proyek Infrastruktur Transportasi)

Budi juga sebelumnya menyatakan, kereta Bandara Soekarno Hatta ditargetkan mengangkut sekitar 33 ribu orang per hari, atau sekitar 20 persen dari total penumpang bandara. Stasiun kereta ini juga akan terhubung dengan skytrain yang akan melayani penumpang antar terminal 1,2 dan 3 Bandara Soekarno Hatta.

Selain itu, rapat tersebut tidak hanya membahas proyek kereta ekspres bandara. Perkembangan beberapa proyek strategis nasional juga dibicarakan, salah satunya proyek Mass Rapid Transit (MRT). Budi menjelaskan bahwa akan ada tim yang dibawahi oleh Kemenko Perekonomian yang membawahi Pemeintah Pusat serta Pemerintah Daerah.

Tim tersebut akan membuat kelompok bersama untuk mengatur pengelolaan beberapa hal, seperti pengembangan berbasis kawasan  atau Transit Oriented Development (TOD) di stasiun MRT. "Itu khusus yang ada di stasiun Jakarta Kota," ujarnya.

Untuk proyek pelabuhan Kuala Tanjung, Kemenhub akan segera mempercepat koordinasi dengan seluruh industri pendukung yang akan masuk. Hal ini mengingat pelabuhan tersebut telah siap rampung dalam waktu dekat ini. Hal ini akan dikoordinasikan dengan pengelola pelabuhan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) di Medan.

(Baca: Kurang Dana, Target Proyek Infrastruktur Kemenhub 2019 Sulit Tercapai)

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan