Bappenas Dorong Pembangunan Kota yang Ramah bagi Disabilitas
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menginstruksikan pembangunan seluruh kota harus sesuai dengan program Sustainable Development Goals (SDGs). Salah satunya adalah kota layak huni (liveable city) untuk semua masyarakat, khususnya penyandang disabilitas.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro meminta pemerintah kota seluruh Indonesia berdiskusi untuk menyusun indeks kota yang ramah terhadap penyandang disabilitas untuk kehidupan yang inklusif. Apalagi, kota-kota di Indonesia termasuk yang rawan terhadap bencana seperti banjir, longsor, gempa bumi, dan letusan gunung berapi.
"Kami harus memastikan orang-orang yang menyandang disabilitas dilatih dan disiapkan untuk bisa mengantisipasi kondisi bencana," ujar Bambang di Hotel Le Meridien, Jakarta, Selasa (31/10).
Untuk meningkatkan inklusi dalam konteks urban competitiveness (daya saing perkotaan), diperlukan pengembangan kota seperti smart city. Kota pintar atau smart city ini bukan hanya terkait dengan pengembangan dari sisi teknologi informasi (IT), melainkan juga infrastructur pintar lainnya (smart infrastructure).
Smart infrastructure ini erat kaitannya dengan transportasi publik. Bambang mencontohkan bus-bus kota yang ada, hendaknya menyediakan akses untuk orang berkursi roda. Perlu adanya landasan untuk pengguna kursi roda dan ditempatkan dalam posisi khusus penyandang disabilitas.
Selain itu, bangunan-bangunan yang berdiri di perkotaan juga memiliki akses yang memudahkan penyandang disabilitas. Menurut Bambang, setiap bangunan yang memiliki lebih dari satu lantai harus menyediakan lift atau elevator. Memang hal ini harus dilakukan perlahan, tetapi paling tidak kantor-kantor pemerintahan atau pelayanan masyarakat menjadi pionir dalam melakukan hal ini.
