Lenis menilai selama ini Freeport hanya memberikan 1 persen keuntungan yang didapatnya bagi masyarakat Papua.
Freeport Indonesia
Arief Kamaludin | Katadata

Staf Khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi) Lenis Kogoya menyalahkan PT Freeport Indonesia terkait adanya gangguan keamanan yang terjadi di Mimika, Papua. Gangguan ini terjadi akibat operasional pertambangan Freeport di Papua yang dianggap tidak menghormati hak-hak masyarakat adat Papua.

 

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Lenis menilai selama ini Freeport hanya memberikan 1 persen keuntungan yang didapatnya bagi masyarakat Papua. Itu pun hanya diberikan kepada 7 suku di Papua. Oleh sebab itu, tidak heran apabila kerap terjadi kerusuhan seperti kasus penembakan pos Brimob Polri di Mimika. 

"Maka wajar saja terjadi kerusuhan," kata Lenis yang ditemui usai menghadap Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (31/10).

Dia meminta perusahaan tambang Amerika Serikat tersebut untuk lebih memperhatikan masyarakat adat, terutama tujuh suku yang berada di sekitar pertambangan. Apalagi ada kemungkinan dalam beberapa tahun ke depan, perusahaan ini masih akan mengoperasikan tambang di wilayah Papua tersebut.

Menurut Lenis, Presiden Jokowi telah mempercayakan keamanan Papua kepada dirinya. Dia pun harus berkoordinasi dengan para kepala suku yang ada di wilayah pedalaman di provinsi tersebut. Dia juga meminta masyarakat tidak menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan masalah.

"Biar sekarang, Pemerintah, Freeport, dengan adat duduk bersama dulu," ujarnya.

Tidak hanya masalah Freeport, beberapa waktu lalu Lenis juga menuding penyaluran BBM menggunakan pesawat di wilayah Nabire, Papua masih terhambat izin Menteri Pehubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi. "Menhub tidak keluarkan izin. Padahal kalau dia mau dukung, program ini bisa berjalan," kata Lenis.

Hal ini langsung dijawab oleh Budi dengan mengatakan, dirinya memang tidak memberi izin terbang pesawat Antonov An-3 yang akan digunakan mengangkut BBM. Alasan utamanya, pesawat yang digunakan untuk mengangkut BBM tersebut, usianya telah lebih dari 30 tahun. Pesawat tua tersebut terlalu riskan untuk menerbangi wilayah Papua.

Artikel Terkait
"Saya perintahkan jalur ganda dimulai pekerjaannya," kata Jokowi
Proyek bendungan ini kembali direncanakan pembangunannya saat Jokowi masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
"Dalam setiap helaan nafas diplomasi Indonesia ada keberpihakan terhadap Palestina," kata Jokowi