Kepala BKPM mengapresiasi langkah Apindo yang meluncurkan badan arbitrase untuk menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis skala kecil.
Menteri Perdagangan Thomas Lembong
Katadata | Arief Kamaludin

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong meminta Kementerian Keuangan menambah anggaran di Mahkamah Agung (MA), khususnya yang terkait teknologi informasi. Tujuannya, untuk mempercepat proses penanganan sengketa bisnis. Harapannya, upaya ini bisa semakin mendorong peringkat kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EODB) Indonesia.

Menurut dia, sejauh ini, perbaikan penanganan sengketa yang dilakukan MA telah membantu Indonesia menaikkan peringkat kemudahan usaha ke posisi 72 dunia. Maka itu, ia menilai pemerintah perlu mendukung lebih jauh langkah-langkah perbaikan yang diupayakan MA.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

"MA banyak sekali kemajuan di bidang meng-online-kan kasus-kasus atau tracking secara online. Kami mohon kepada Kemenkeu agar MA diberi tambahan anggaran untuk IT," kata Lembong saat konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (1/11). (Baca juga: Peringkat Kemudahan Usaha RI Naik, Urusan Pajak Dapat Nilai Minus)

Di sisi lain, ia mengapresiasi langkah Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang meluncurkan badan arbitrase bernama Pusat Arbitrase dan Mediasi Indonesia. Dengan adanya badan arbitrase tersebut, sengketa-sengketa bisnis skala kecil bisa diselesaikan oleh lembaga tersebut. "Jadi mengurangi beban kerja di pengadilan Indonesia yang sekarang kekurangan hakim," kata Lembong.

Adapun Presiden Joko Widodo menargetkan peringkat kemudahan berusaha bisa naik ke posisi 40 dunia. Untuk mengejar target tersebut, Lembong menuturkan, pemerintah akan fokus pada empat hal. Pertama, memperbaiki peringkat kemudahan memulai usaha dengan cara mengurangi prosedur perizinan dan penerapan layanan sistem online

Kedua, memperbaiki peringkat kemudahan pembayaran pajak (paying taxes) dengan cara melanjutkan program e-filing dan memperbaiki basis data perpajakan. Ketiga, memperbaiki peringkat kemudahan untuk perdagangan lintas batas (trading across borders). Caranya, dengan menurunkan jumlah larangan terbatas (lartas), menerapkan integrated risk management, dan penggunaan sistem online. 

Keempat, memperbaiki peringkat kemudahan dalam mengurus izin mendirikan bangunan (dealing with construction permits) dengan cara menyederhanakan prosedur dan memperkuat inspeksi bangunan.

Ke depan, seiring dengan perbaikan peringkat kemudahan berusaha, ia optimistis investasi asing dan domestik akan meningkat.

Artikel Terkait
Risiko yang perlu diwaspadai dari mulai konflik Pilkada hingga kenaikan harga minyak dunia.
Tercetus ide untuk membuat perlombaan antardaerah yang bisa berhasil memperbaiki iklim investasi.
"Saya pikir (Indonesia) lebih baik ketimbang negara seperti model Mexico," kata Chaves