Percepat Penanganan Sengketa Bisnis, BKPM Usulkan Anggaran MA Naik

Desy Setyowati
1 November 2017, 13:46
Menteri Perdagangan Thomas Lembong
Katadata | Arief Kamaludin

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong meminta Kementerian Keuangan menambah anggaran di Mahkamah Agung (MA), khususnya yang terkait teknologi informasi. Tujuannya, untuk mempercepat proses penanganan sengketa bisnis. Harapannya, upaya ini bisa semakin mendorong peringkat kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EODB) Indonesia.

Menurut dia, sejauh ini, perbaikan penanganan sengketa yang dilakukan MA telah membantu Indonesia menaikkan peringkat kemudahan usaha ke posisi 72 dunia. Maka itu, ia menilai pemerintah perlu mendukung lebih jauh langkah-langkah perbaikan yang diupayakan MA.

Advertisement

"MA banyak sekali kemajuan di bidang meng-online-kan kasus-kasus atau tracking secara online. Kami mohon kepada Kemenkeu agar MA diberi tambahan anggaran untuk IT," kata Lembong saat konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (1/11). (Baca juga: Peringkat Kemudahan Usaha RI Naik, Urusan Pajak Dapat Nilai Minus)

Di sisi lain, ia mengapresiasi langkah Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang meluncurkan badan arbitrase bernama Pusat Arbitrase dan Mediasi Indonesia. Dengan adanya badan arbitrase tersebut, sengketa-sengketa bisnis skala kecil bisa diselesaikan oleh lembaga tersebut. "Jadi mengurangi beban kerja di pengadilan Indonesia yang sekarang kekurangan hakim," kata Lembong.

Adapun Presiden Joko Widodo menargetkan peringkat kemudahan berusaha bisa naik ke posisi 40 dunia. Untuk mengejar target tersebut, Lembong menuturkan, pemerintah akan fokus pada empat hal. Pertama, memperbaiki peringkat kemudahan memulai usaha dengan cara mengurangi prosedur perizinan dan penerapan layanan sistem online

Kedua, memperbaiki peringkat kemudahan pembayaran pajak (paying taxes) dengan cara melanjutkan program e-filing dan memperbaiki basis data perpajakan. Ketiga, memperbaiki peringkat kemudahan untuk perdagangan lintas batas (trading across borders). Caranya, dengan menurunkan jumlah larangan terbatas (lartas), menerapkan integrated risk management, dan penggunaan sistem online. 

Keempat, memperbaiki peringkat kemudahan dalam mengurus izin mendirikan bangunan (dealing with construction permits) dengan cara menyederhanakan prosedur dan memperkuat inspeksi bangunan.

Ke depan, seiring dengan perbaikan peringkat kemudahan berusaha, ia optimistis investasi asing dan domestik akan meningkat.

Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement