Anies Akan Gandeng Program Sejuta Rumah Jokowi dengan DP 0 Rupiah

Penulis: Dimas Jarot Bayu

Editor: Yuliawati

2/11/2017, 10.39 WIB

Dengan menggandeng Program Sejuta Rumah dalam DP 0 Rupiah, maka Pemprov DKI Jakarta akan mengeluarkan subsidi Rp 3,5 juta per unit.

Anies Baswedan dan Sandiaga Uno
Antara Foto/Wahyu Putro
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno mendapatkan ucapan dari Presiden Jokowi dan Iriana, di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/10).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengkaji skema pendanaan perumahan untuk program DP 0 Rupiah yang dicanangkan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Program yang merupakan salah satu janji kampanye ketika Pilkada 2017, berencana direalisasikan dengan menggandeng Program Sejuta Rumah yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi DKI Jakarta Doni P. Joewono mengatakan, menggandeng Program Sejuta Rumah milik pemerintah pusat merupakan salah satu skema alternatif yang disiapkan. Nantinya program DP 0 Rupiah akan digabungkan dengan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

(Baca: Pimpin Jakarta, Anies-Sandi Hadapi Lima Isu Krusial)

Menurut Doni, dengan penggabungan tersebut Pemprov DKI hanya akan mensubsidi 1% dari nilai hunian vertikal sebesar Rp 350 juta untuk uang muka. Sehingga, Pemprov hanya akan mengeluarkan subsidi sebesar Rp 3,5 juta per unit.

"Jadi kalau bisa kerjasama dengan FLPP hanya mengeluarkan uang Rp 3,5 juta dikali 50.000 rumah per tahun cuma Rp 167 miliar," kata Doni di Balai Kota, Jakarta, Rabu (1/11).

Dengan kerjasama tersebut, nantinya pemerintah pusat akan menanggung biaya konstruksi penyediaan 50.000 hunian. Adapun, Pemprov DKI hanya akan mensubsidi uang muka hunian yang disediakan untuk warga Jakarta.

"Jadi konstruksinya mungkin menggunakan APBN. Uang muka mungkin Pemprov DKI," kata Doni. (Baca: Lippo Siap Wujudkan Program Uang Muka KPR Nol Rupiah Anies-Sandi)

Jika tidak dilakukan kerjasama dengan Program Sejuta Rumah, maka PD Pembangunan Sarana Jaya, PT Jakarta Propertindo, dan PD Pasar Jaya diminta untuk menentukan skema pendanaan bekerja sama dengan sektor swasta.

Nantinya, subsidi dari Pemprov DKI akan ditentukan setelah skema dibentuk. "Nanti dia akan mengolah skimnya. Kalau sudah mentok baru subsidinya dari APBD," kata Doni.

(Baca: Target Sejuta Rumah Baru 45%, Jokowi Minta Pemda Permudah Izin)

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan