"Saya instruksikan dengan sangat tegas, tidak boleh ada unsur korupsi, penipuan, dalam keseluruhan proses ini."
sri mulyani
Arief Kamaludin|Katadata

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan dirinya sudah menginstruksikan bawahannya untuk bekerja sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) guna memeriksa dugaan kecurangan dalam penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) 2017.

Pernyataan Sri Mulyani tersebut merespons munculnya unggahan di media sosial Twitter dari Calon PNS (CPNS) berisi pertanyaan mengenai alasan lolosnya CPNS lain dengan nilai tes lebih rendah darinya. Sri Mulyani pun meyakinkan bahwa dirinya sudah mewanti-wanti sejak awal agar seleksi PNS bersih dari unsur korupsi dan kecurangan.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

"Saya instruksikan dengan sangat tegas, tidak boleh ada unsur korupsi, penipuan, dalam keseluruhan proses ini. Semua berbasiskan komputer dan harus dijaga mengenai integritas dari proses dan mereka-mereka yang terlibat," kata dia usai memberi sambutan dalam acara penghargaan Barang Milik Negara (BMN) Awards di Gedung Dhanapala, Jakarta, Kamis (2/11). (Baca juga: Pegawai Pajak Kelebihan Beban Kerja, Sri Mulyani Cari 1.721 PNS Baru)

Salah satu CPNS yang mempertanyakan soal seleksi adalah CPNS asal Medan dalam akun @YesiEnzelina. "Mohon penjelasan mengapa nilai 357 tidak masuk, padahal  329 masuk dengan formasi yang sama," tulis Yesi kepada akun @KemenkeuRI, Rabu (1/11) malam.

Menanggapi unggahan tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkeu Hadiyanto mengatakan, ada hal yang terlewat dari CPNS tersebut. Sekalipun nilai ambang batas (passing grade) tinggi, namun ada formasi yang perlu diperhatikan. Misalnya, untuk posisi analis berkas sengketa ditetapkan kualifikasinya Sarjana 1 (S1) akuntansi, hukum, dan perpustakan dengan perbandingan 10:5:1.

Dia menduga, sekalipun passing grade-nya lebih tinggi tetapi tidak lolos karena latar belakang pendidikannya hanya mendapat jatah lebih sedikit. "Maka seolah-olah ada peserta yang katakan 'passing grade saya tinggi kok tidak lulus? Si A lulus' Ini banyak dipertanyakan," kata dia.

Maka itu, ia meminta CPNS melihat kembali porsi kluster latar belakang pendidikannya masing-masing. Bisa jadi posisi yang sama, dengan latar belakang pendidikan yang berbeda jumlah yang diterima berbeda pula.

Namun, ia mengakui, penyampaian pengumuman memang tidak berdasarkan kluster melainkan berdasarkan abjad nama dan lokasi seleksi. Dia pun menduga, ketidakpahaman CPNS mungkin saja terjadi karena sistem pengumuman yang seperti ini.

Hadiyanto memastikan proses seleksi dilakukan dengan ketat, maka itu ia meyakini tidak ada kecurangan yang merugikan CPNS. "Proses ini sudah melalui tahapan yang luar biasa rigid. Diawasi tata kelolanya dalam level nasional. Ini proses yang menjunjung integritas dan kredibilitas," tutur dia.

Artikel Terkait
KPK menilai perlu adanya SOP yang menjadi pegangan para pegawai Ditjen Pajak mencegah korupsi.
Daya beli masyarakat terindikasi masih lesu, tercermin dari inflasi inti yang mengalami penurunan.
Penduduk kelas menengah Indonesia sudah mencapai 21% dari total penduduk yang sekitar 250 juta jiwa.