Sri Mulyani Pertimbangkan Gojek Jadi Agen SPT Pajak
![Ojek online](https://cdn1.katadata.co.id/media/images/thumb/2016/02/24/2016_02_24-16_28_36_cadac414a4c39a1579f2da939c3285f4_960x640_thumb.jpg)
CEO Gojek Nadiem Makarim menghadiri pertemuan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Selasa (7/11). Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Iwan Djuniardi mengatakan, dalam pertemuan tersebut, Bos Gojek meminta agar perusahaannya bisa menjadi penyedia layanan aplikasi atau application service provider (ASP) terkait pajak.
Bila Gojek menjadi ASP, maka nantinya masyarakat bisa mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) hingga melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak melalui aplikasi yang disediakan Gojek.
"Nadiem itu kan minta supaya beliau bisa diberikan teknologi serba canggih. Bisa dijadikan sebagai ASP-lah," kata Iwan usai rapat di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/11). "Sehingga beliau akan menjadi salah satu agen kami." (Baca juga: Peringkat Kemudahan Usaha RI Naik, Urusan Pajak Dapat Nilai Minus)
Permintaan Nadiem tersebut tampaknya bakal dikabulkan Kementerian Keuangan. Sebab, menurut Iwan, Sri Mulyani merespons positif. "Nanti sisi aturan kami lihat. Aturannya harusnya tidak ada masalah juga karena tadi Bu Menteri (Keuangan) sudah meng-endorse," kata dia. (Baca juga: Kerek Ranking Kemudahan Bayar Pajak, Sri Mulyani Andalkan Teknologi)
Meski begitu, Nadiem menepis adanya pembahasan mengenai hal itu dengan Sri Mulyani. Ia mengaku hanya berdiskusi perihal kondisi makroekonomi dan perkembangan financial technology (fintech). Selain itu, perkembangan perilaku konsumen di tengah era digitalisasi saat ini.
"Bukan (soal pajak) kami diminta (diskusi soal) makro. Seperti apa sih, revolusi digital? Revolusi fintech seperti apa? Bagaimana behaviour konsumen di negara-negara lain. Itu diskusi ke depan. Itu Menkeu (Sri Mulyani Indrawati) mau tahu seperti apa?" kata dia.(Baca juga: Bank Indonesia Gandeng Go-Jek Distribusikan 1,5 Juta Kartu E-Money)
Ia menjelaskan, melalui revolusi digital, terbuka akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Kondisi ini bisa mendorong taraf hidup masyarakat. Melalui pengembangan aplikasi, masyarakat juga dimungkinkan untuk mendapatkan berbagai layanan murah.
"Bayangkan kalau semua orang punya akses layanan keuangan maka dia bisa meningkatkan taraf ekonomi. Dapat financial services, dapat layanan produk termurah dan lain sebagainya," kata dia.