BI Larang Bank dan Lembaga Keuangan Terlibat Transaksi Bitcoin

Penulis: Miftah Ardhian

Editor: Safrezi Fitra

9/11/2017, 15.10 WIB

Eny mengatakan mata uang virtual tidak diakui keberadaannya dan transaksi yang menggunakannya dianggap ilegal.

Bank Indonesia
Arief Kamaludin | Katadata

Bank Indonesia (BI) secara tegas melarang perbankan dan lembaga jasa keuangan lainnya memproses transaksi keuangan yang menggunakan sistem pembayaran mata uang virtual (virtual currency), dalam hal ini Bitcoin. Imbauan ini dilakukan karena transaksi tersebut dianggap melanggar undang-undang.

Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI Eny V. Panggabean menegaskan dalam UU terkait dengan mata uang, hanya rupiah yang diakui sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Jadi, keberadaan mata uang virtual tidak diakui dan transaksi yang menggunakannya dianggap ilegal.

"Dilarang untuk memproses, baik bank dan (lembaga keuangan) lainnya dari adanya (transaksi) virtual currency ini," ujar Eny di Jakarta, Kamis (9/11). (Baca: Berisiko Rugikan Masyarakat, 14 Perusahaan Investasi Disetop OJK)

Eny mencontohkan, salah satu virtual currency yang berkembang pesat saat ini adalah Bitcoin. Menurutnya, Bitcoin bukanlah mata uang yang diakui keberadaannya di Indonesia. Penggunaan Bitcoin ini bahkan diklaim berpotensi digunakan dalam tindak kejahatan, seperti melakukan pembelian kartu kredit milik orang.

Dia menyadari saat ini masih banyak masyarakat yang menggunakan Bitcoin. Namun, Eny menekankan, karena tidak diakui di Indonesia, maka risiko yang ditimbulkan harus ditanggung masing-masing individu.

Sayangnya, dia masih menjelaskan lebih lanjut terkait izin peredaran Bitcoin. Dia juga belum bisa menjawab keinginan Bitcoin agar bisa diperlakukan sebagai komoditas, seperti emas. (Baca: Sebagian Besar Transaksi Bitcoin di Indonesia untuk Spekulasi)

Sebelumnya, CEO Bitcoin Indonesia Oscar Darmawan menyadari sampai saat ini memang mata uang digital belum memiliki aturan di Indonesia. Namun, dia merasa Bitcoin tidak dilarang di Indonesia. Informasi yang dia dapat dari situs BI, bank sentral ini melarang cryptocurrency (mata uang digital), kecuali pengganti alat pembayaran. PJSP (Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran) dilarang memproses bitcoin sebagai alat transaksi pembayaran.

Oleh karenanya, Oscar akan mengusulkan Bitcoin agar diperlakukan seperti emas. "Coba Anda bayangkan bitcoin seperti emas, itu lebih jelas. Karena nilainya sama-sama nol, suplainya terbatas, ada kegunaannya, tercipta sebuah harga. Jadi, itu kan definisi komoditi," ujarnya.

Dia berharap, agar peredaran Bitcoin ini agar cepat diatur, Sehingga, pihaknya bisa melakukan edukasi ke masyarakat lebih mudah. Namun, dirinya juga sadar pemerintah punya prioritas tentang mana yang lebih penting untuk diatur seperti UU e-commerce.

"Di tahap ini kami harap bitcoin jadi sarana untuk mencari capital gain (margin keuntungan)," ujarnya. (Baca: Harga Bitcoin Meroket, Nyaris Tembus Rp 100 Juta)

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan