"Kalau ada data bagus, kami komunikasikan, pembetulan, oke selesai. Setelah itu, kami ajak edukasi," kata Direktur Penegakan Hukum Pajak Yuli Kristiono.
Pajak
Arief Kamaludin|KATADATA

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya mengangkat Direktur Penegakan Hukum baru di Direktorat Jenderal Pajak. Jabatan itu kini dipegang Yuli Kristiono. Ia menggantikan Dadang Suwarna, D. Lucas Hendrawan yang hengkang dari pajak setelah langkah penegakan hukum di bawah pimpinannya dikritik sejumlah pihak.

Sri Mulyani berharap Yuli menjalankan tugas dengan profesional dan berdasarkan data yang seakurat mungkin. Ia juga meminta Yuli agar tetap menghormati hak-hak wajib pajak dalam upayanya mengumpulkan penerimaan negara.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

"Ini suatu proporsionalitas dalam melaksanakan tugas agar dapat tercapai penerimaan pajak. (Mengumpulkan penerimaan) tanpa membuat wajib pajak diperlakukan tidak adil atau sembrono," kata dia usai melantik Pejabat Eselon II di kantornya, Jakarta, Jumat (10/11). (Baca juga: Diprotes Pengusaha, Dirjen Pajak: Kami Cari Penerimaan Tidak Ngawur)

Sebelumnya, Ditjen Pajak menjadi sorotan setelah menerbitkan surat pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan secara masif. Penerbitan surat tersebut adalah langkah awal sebelum dilakukannya penyelidikan untuk mendalami ada tidaknya tindak pidana perpajakan. Hal ini kemudian menuai protes dari sejumlah pihak.

Menanggapi kisruh penegakan hukum tersebut, Yuli berjanji ke depan dirinya akan menjalin komunikasi yang lebih baik dengan wajib pajak. "Kalau ada data bagus, kami komunikasikan (ke wajib pajak), pembetulan, oke selesai kan. Setelah itu, kami ajak edukasi," kata dia. "Nanti kami bertemu dengan pengusahanya.”

Adapun soal pemeriksaan bukti permulaan yang tengah berjalan, ia menyatakan akan mempelajari dan melihat perkembangannya lebih dulu. Yang jelas, menurut dia, ada tiga cara penyelesaian pemeriksaan bukti permulaan sesuai ketentuan yang berlaku. Pertama, selesai karena tidak ditemukan bukti indikasi pidana. (Baca juga: Penerimaan Pajak Diramal Kurang Rp 100-200 T Hingga Akhir Tahun)

Kedua, ditemukan ada indikasi pidana. Namun wajib pajak bersedia membayar. Ketiga, bukti permulaan akan berhenti kalau berdasarkan paparan gelar perkara diputuskan naik ke tingkat penyidikan. "Ada tiga cara itu. Kami akan komunikasikan dengan wajib pajak biar mereka paham tahapannya," ujar dia.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi menilai tidak ada yang salah dengan pemeriksaan bukti permulaan yang dilakukan institusinya. "Bukti permulaan yang kami lakukan itu law enforencement (penegakan hukum) yang biasa, karena yang kami periksa adalah yang menerbitkan faktur fiktif,” kata Ken.

Menurut dia, penerbitan faktur fiktif bertujuan untuk mendapatkan restitusi alias pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari negara. “Itu tidak bisa dibiarkan karena mencuri uang negara. Jadi dia lebih bayar yang semestinya tidak," ucapnya.

Ia pun membantah pemberitaan yang menyebutkan bahwa institusinya mendadak membatalkan bukti permulaan yang telah diterbitkan setelah berkembangnya protes. "Itu sama sekali tidak benar. Bukti permulaan tidak dibatalkan, tapi diselesaikan," kata Ken.

Artikel Terkait
"Dia (peserta pengampunan pajak) bisa balik nama (tanah dan bangunan), tapi harus membayar PPh," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
"Kalau ada dinamisasi dan optimalisasi (penerimaan pajak), karena kami melihat potensi itu ada. Itu bukan alat untuk memeras wajib pajak."
"Wajib pajak diminta untuk menyampaikan secara jujur seluruh hartanya, (maka) akan mendapatkan tarif normal dan tanpa sanksi administrasi."