Kementerian ESDM Revisi Aturan Barang Milik Negara

Penulis: Anggita Rezki Amelia

Editor: Arnold Sirait

10/11/2017, 21.06 WIB

Meski baru berlaku tiga bulan, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan aturan itu direvisi agar bisa menjadi lebih baik.

Pekerja migas
Dok. ExxonMobil

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan merevisi aturan mengenai  Pembinaan dan Tata Kelola Barang Milik Negara (BMN). Padahal Peraturan Menteri ESDM Nomor 51 tahun 2017 itu baru berlaku 11 Agustus 2017.

Meski baru berlaku tiga bulan, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan aturan itu direvisi agar bisa menjadi lebih baik. Namun, sampai saat ini poin penting dalam revisi aturan itu masih belum bisa diumumkan ke publik. “Nanti kalau sudah lebih baik, saya umumkan,” kata dia di Jakarta, Jumat (10/11).

Dalam aturan yang ada saat ini, Kontraktor Kontrak Kerja (KKKS) Sama wajib menyimpan BMN pada tempat penyimpanan terpadu. Pertimbangannya adalah mewujudkan tata kelola barang yang efektif, efisien dan terpadu, serta meningkatkan efisiensi pengembalian biaya operasional (cost recovery).

Barang milik negara yang disimpan pada tempat terpadu adalah barang yang diperoleh kontraktor yang digunakan untuk kegiatan hulu migas, selain tanah atau bangunan, barang modal tidak bergerak, dan barang yang diperlukan dalam keadaan darurat. Kemudian kelebihan BMN yang tidak digunakan kontraktor.

Namun, apabila BMN akan digunakan dalam kegiatan usaha hulu migas dalam waktu paling lambat satu tahun dapat disimpan di gudang milik kontraktor atas persetujuan Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara (PPBMN). Jika, dalam waktu paling lambat satu tahun tidak digunakan KKKS maka wajib disimpan kembali ke tempat terpadu.

Pengelola tempat penyimpanan terpadu BMN ini ditetapkan PPBMN atas nama Menteri ESDM. Adapun mekanismenya bisa seleksi atau penunjukkan langsung.

Biaya penyimpanan BMN dalam tempat terpadu ini nantinya dibebankan kepada kontraktor migas. Besarannya ditetapkan atas dasar kesepakatan pengelola tempat dan kontraktor migas berdasarkan nilai wajar.

Aturan ini juga mengatur mengenai peralihan. Penyimpanan BMN di tempat yang telah ada sebelum aturan ini berlaku, tetap diakui sampai dengan masa kontrak berakhir. Sedangkan BMN yang di simpan di tempat milik kontraktor, dapat berlaku sepanjang pengawasannya dilakukan oleh PPBMN.

(Baca: BPK Temukan Potensi Kerugian Aset Negara oleh Chevron)

Adapun penggunaan BMN dapat dilakukan antar kontraktor melalui pemanfaatan bersama, pinjam pakai atau transfer. Selain itu bisa dipakai antara kontraktor dengan pihak lain dalam bentuk pemanfaatan bersama atau sewa. Kemudian antara kontraktor dengan kontraktor baru yang ditunjuk untuk mengelola wilayah kerja.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan