SKK Migas Baru 72% Tindak Lanjuti Temuan BPK Soal Penerimaan Negara

Penulis: Anggita Rezki Amelia

Editor: Arnold Sirait

15/11/2017, 21.32 WIB

Dari jumlah temuan adanya potensi kehilangan penerimaan negara sebesar US$ 1,17 miliar, SKK Migas merampungkan US$ 842,47 juta atau sekitar Rp 11,38 T.

SKK Migas
Arief Kamaludin|KATADATA
SKK Migas

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) telah menindaklanjuti sebagian temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait perhitungan bagi hasil tahun buku 2015. Dari jumlah temuan adanya potensi kehilangan penerimaan negara sebesar US$ 1,17 miliar, SKK Migas merampungkan US$ 842,47 juta atau sekitar Rp 11,38 triliun.

Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Wisnu Prabawa Taher mengatakan salah satu upaya tindak lanjut yang dilakukan bersama kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) adalah mengirimkan tanggapan materi temuan pemeriksaan BPK. Selain itu juga mengirimkan tanggapan atas konsep hasil pemeriksaan BPK.

Kemudian, hal terakhir yang sudah dilakukan adalah pelaksanaan pembahasan tindak lanjut dengan BPK. Hasil pembahasan itu telah dituangkan dalam berita acara pembahasan antara SKK Migas, Kontraktor KKS dan BPK.

SKK Migas juga telah melampirkan bukti-bukti seperti koreksi penyesuaian perhitungan bagi hasil maupun bukti lainnya yang relevan sebagai bukti tindak lanjut sudah dikerjakan. “Dari pembahasan tersebut, telah dapat didokumentasikan bukti-bukti penyelesaian tindak lanjut atas  nilai hasil pemeriksaan sebesar US$842,47,” ujar Wisnu berdasarkan keterangan resminya, Rabu (15/17).

Sementara itu, sisa hasil pemeriksaan sebesar US$ 325,67 juta masih dalam tahap pembahasan. Pembahasan ini akan melibatkan SKK Migas, Kontraktor KKS, dan BPK RI.

Langkah itu penting untuk mewujudkan koordinasi yang efekfif antara instansi pemerintah. “Pada prinsipnya, SKK Migas dan Kontraktor KKS satu posisi dengan BPK RI, yaitu menjaga penerimaan negara dari sektor hulu migas. Sisa temuan yang belum selesai akan kami tindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Wisnu.

Sebagaimana diketahui, BPK  menemukan adanya kehilangan penerimaan negara sebesar US$ 1,17 miliar atau sekitar Rp 15,79 triliun dari sektor migas. Ini  berdasarkan pemeriksaan atas pendapatan negara dari perhitungan bagi hasil migas tahun 2015 pada SKK Migas dan KKKS.

Dalam pemeriksaan itu, BPK menemukan dua faktor yang menyebabkan negara kehilangan penerimaan US$ 1,17 miliar atau sekitar Rp 15,79 triliun. Pertama, adanya pembebanan biaya-biaya yang tidak semestinya diperhitungkan dalam cost recovery, dengan nilai US$ 956,04 juta atau Rp 12,9 triliun.

(Baca: BPK: Penerimaan Negara Hilang Rp 12,9 T Akibat Kesalahan Cost Recovery)

Kedua, ada 17 KKKS ataupun working interest (mitra) yang belum menyelesaikan kewajiban pajaknya sampai dengan tahun pajak 2015 sebesar US$ 209,25 juta atau Rp 2,8 triliun. Ketiga, negara juga kehilangan potensi dari pengenaan denda atau bunga, minimal untuk tahun pajak 2015, senilai US$ 11,45 juta.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan