Distribusi Alat Tangkap KKP Sebesar Rp 160 Miliar Selesai Akhir Tahun

Penulis: Michael Reily

Editor: Pingit Aria

20/11/2017, 18.07 WIB

KKP fokus penyelesaian anggaran untuk hindari opini disclaimer seperti pada laporan keuangannya tahun lalu.

Pusat Perikanan Nasional
ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
Nelayan mengupas kepiting rajungan di desa Sebala, Batu Gajah, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Kamis (27/7).

Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan penyelesaian distribusi alat tangkap bulan Desember 2017. Target penggantian alat tangkap pada 2017 mencapai 7.255 paket dengan capaian 4.126 paket per Oktober 2017.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Sjarief Widjaja menyatakan penggantian alat tangkap untuk nelayan dengan kapal di bawah 10 Gross Tonnage (GT). "Targetnya, akhir tahun bisa diselesaikan," kata Sjarief kepada wartawan di Kantor KKP, Jakarta, Senin (20/11).

Penggantian alat tangkap diharuskan selesai pada 2017 sehingga nelayan bisa melakukan penangkapan dengan alat tangkap ramah lingkungan tahun depan. Secara total, penyaluran alat tangkap harus diganti sebanyak 9.021 unit dengan rincian pada 2016 sejumlah 1.529 paket dan 2015 sebanyak 247 paket.

Bentuk bantuan paketnya adalah gillnet millenium, trammel net, bubu ikan dan rajungan, rawai, handline, serta pancing tonda diberikan kepada nelayan di 9 provinsi. "Anggarannya total sekitar Rp 250 miliar dan pada 2017 sebanyak Rp 160 miliar," ujar Sjarief.

(Baca juga: Transshipment Dilarang, Tangkapan Tuna Berkurang 50%)

Menurutnya, selain memberikan penggantian alat tangkap, KKP juga memberikan semacam pengampunan dengan pengukuran ulang kapal para nelayan. Sebab, proses verifikasi berhasil menemukan banyaknya identifikasi yang luput dari laporan pemerintah daerah.

Sjarief mengaku KKP juga memberikan bantuan dalam bentuk penyelesaian persoalan administrasi. "Kita juga merapihkan sistem manajemen kepemilikan kapal nelayan," katanya.

Ia mengungkapkan, selain bantuan sebanyak 7.225 yang bakal diselesaikan akhir tahun, KKP juga menyiapkan stok cadangan sekitar 3 ribu paket untuk nelayan yang belum mendapatkan penggantian alat tangkap. Sjarief mengatakan proses verifikasi masih tersedia jika ada usulan baru.

(Baca juga: Susi Pudjiastuti Terima Gelar Doktor Kehormatan dari ITS)

Sementara, Sekretaris Jenderal KKP Rifky Effendy Hardijanto berjanji menyelesaikan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2017 sebaik mungkin untuk menghindari opini disclaimer dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) seperti yang terjadi pada laporan keuangan KKP tahun lalu.

“Semua tahapan harus kita ikuti supaya tidak mendapatkan disclaimer tahun depan,” kata Rifky.

Reporter: Michael Reily

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan