Infrastruktur dan Pasokan Jadi Alasan Tak Impor Gas Hingga 2019
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memprediksi hingga tahun 2019 tidak akan ada impor gas alam cair (Liquefied Natural Gas/LNG). Alasannya adalah sampai saat ini infrastruktur dalam negeri belum siap menerima impor dan adanya pasokan gas dalam negeri yang melimpah.
Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar memproyeksikan produksi LNG dalam negeri di tahun 2019 bisa mencapai 250 kargo. Produksi ini juga nantinya akan didukung beberapa proyek gas seperti Indonesia Deepwater Development (IDD) yang akan beroperasi 2022 dan Masela pada 2024.
Di sisi lain, menurut Arcandra, serapan gas dalam negeri juga belum bisa maksimal. Tahun ini saja ada 40 kargo LNG dalam negeri yang tidak laku dan akhirnya dijual ke pasar spot. “Berdasarkan perkiraan terbaik pemerintah, pada 2019 mungkin saja belum mengimpor LNG. Ini karena masih ada uncomitted cargo untuk PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)/PLN sampai 2019 dan 2020," kata dia di Jakarta, Selasa (21/11).
Selain itu, infrastruktur gas di dalam negeri juga belum siap jika ada impor. Arcandra mengatakan butuh waktu sekitar 3 tahun untuk membangun infrastruktur LNG seperti fasilitas regasifikasi (Floating Storage Regascification Unit/FSRU) dan Jetty.
Jadi infrastruktur ini juga menjadi pertimbangan dalam melaksanakan impor. "Kalau mau impor maka kami harus siapkan infrastruktur dari sekarang. Sekarang saya tanya berapa jumlah FSRU dan Jetty yang kita punya,”ujar Arcandra.
Namun, untuk memastikan kebijakan impor, saat ini Kementerian ESDM menyusun ulang neraca gas. Targetnya akhir tahun ini neraca gas tersebut bisa selesai. (Baca: Pemerintah Susun Ulang Neraca Gas untuk Prediksi Impor)
Berdasarkan Neraca Gas Bumi Indonesia Tahun 2016-2035 yang diluncurkan Kementerian ESDM, Indonesia akan mulai impor gas tahun 2019. Pada tahun itu, total pasokan dalam negeri sebesar 7.651 MMSCFD. Sedangkan permintaan gas 9.323 MMSCFD.
