Suhu Politik Menghangat, Pemerintah Sengaja Buat APBN 2018 Konservatif
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah sengaja menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 lebih konservatif. Harapannya, APBN tidak menjadi sumber ketidakpastian saat digelarnya Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak.
Dalam catatannya, Pilkada serentak tahun depan merupakan perhelatan politik yang besar. Sebab, jumlah pemilih-nya mencapai 75% dari pemilih saat Pemilihan Presiden (Pilpres) di 2019 mendatang. "Kondisi politik biasanya akan menghangat. Maka kami mau pastikan APBN jangan jadi uncertainty," kata Suahasil dalam acara DBS Asian Insight Conference di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (21/11).
Secara rinci, pada 2018, penerimaan negara dibidik sebesar Rp 1.894,7 triliun. Penerimaan terbesar berasal dari perpajakan yaitu Rp 1.518,1 triliun, naik sekitar 9% dari target tahun ini. Dengan target tersebut, semestinya penerimaan bisa tercapai secara alamiah, sebab, ekonomi dan inflasi ditetapkan tumbuh masing-masing sebesar 5,4% dan 3,5%.
"Pertumbuhan penerimaan hanya 9%. Saya yakin Direktorat Jenderal Pajak tidak akan terlalu bersemangat, menggebu-gebu, kami tahan sedikit. Tapi tetap harus tumbuh," kata Suahasil. (Baca juga: Bebaskan Denda, Sri Mulyani Dorong Wajib Pajak Laporkan Seluruh Harta)
Di sisi lain, belanja negara ditetapkan hanya tumbuh 4% menjadi Rp 2.220,7 triliun. Dengan demikian, belanja pemerintah tetap tidak akan menjadi penyokong utama pertumbuhan ekonomi. "Yang utama, kami harapkan dari konsumsi, investasi, dan net ekspor-impor," ucapnya.
Seiring dengan tidak adanya kejutan-kejutan yang berasal dari APBN, ia berharap optimisme pasar terjaga sehingga konsumsi masyarakat, investasi swasta, dan net ekspor-impor akan membaik. Dengan demikian, target pertumbuhan ekonomi 5,4% di 2018 bisa tercapai. (Baca juga: Ekonom Prediksi Pilkada Serentak Dongkrak Ekonomi 2018)
"Kami bangun APBN yang kredibel dan pertumbuhan ekonomi itu kami yakini bisa tercapai,” ucapnya. Adapun kebijakan APBN yang konservatif bakal berlanjut hingga 2019 lantaran adanya perhelatan politik yang lebih besar yaitu Pilpres.
