Tak Mau Dikritik Kasus Beras PT IBU, Kementan Serang Balik Ombudsman

Penulis: Michael Reily

Editor: Pingit Aria

24/11/2017, 12.50 WIB

“Kami tidak mempersoalkan positif atau tidaknya temuan Ombudsman, tapi apa sih pelayanan publik yang mereka lakukan,” kata Inspektur Jenderal Kementan.

Penggerebekan Gudang Beras
Humas Mabes Polri
(Kiri ke kanan) Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Syarkawi Rauf, Kapolri Jendral Tito Karnavian dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat memberi keterangan pers dalam penggerebekan gudang beras milik PT Indo Beras Unggul (IBU) di Bekasi, Kamis

Ombudsman menemukan praktik maladministrasi yang dilakukan Kementerian Pertanian (Kementan) dalam kasus penggerebekan gudang beras PT IBU. Inspektur Jenderal Kementan Justan Riduan Siahaan pun menyerang balik Ombudsman.

“Kami tidak mempersoalkan positif atau tidaknya temuan Ombudsman, tapi apa sih pelayanan publik yang mereka lakukan,” kata Justan kepada Katadata di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Jumat (24/11).

Menurutnya, pengawasan praktik kementerian dan lembaga oleh Ombudsman bukan bentuk pelayanan publik. Justan juga meminta supaya pihak Ombudsman memperjelas tugas pokok dan fungsi untuk masyarakat.

Kementan merupakan satu-satunya pihak yang tidak hadir ketika Ombudsman menyerahkan Laporan Hasil Akhir Pemeriksaan. Padahal, Kementerian Perdagangan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan Kepolisian RI yang juga disorot datang untuk menerima laporan.

(Baca juga: Mantan Menteri Pertanian Ikut Tercoreng Kasus Beras "Maknyuss")

Justan menyatakan, ada tugas mendadak yang menyebabkan Kementan tidak sempat mengirim perwakilan ke Ombudsman. Namun, ia mengaku telah menghubungi Liaison Officer Ombudsman. ”Kami sudah menghubungi dan minta untuk pengambilan laporan,” ujar Justan.

Ombudsman meminta Kementerian Pertanian agar memperhatikan akurasi data statistik sebelum disampaikan kepada publik. Pasalnya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman sempat menyebut kerugian masyarakat akibat kasus PT IBU mencapai triliunan rupiah, namun tidak terbukti.

Oleh karena itu, Amran menjelaskan pihaknya akan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing sektor pada pemerintahan. “Pertanian itu domain-nya untuk mengurus produksi, perdagangan mengurus sistem dagang, harus begitu biar rapih,” tutur Amran.

(Baca juga: Polisi Klaim Bos PT IBU Mengaku Salah dalam Kasus Beras Maknyuss)

Ombudsman juga meminta supaya Kementerian Perdagangan memperhatikan pembuatan regulasi untuk mengajak pihak-pihak yang terkait. Selain itu, sosialisasi peraturan mesti dilakukan dengan tepat.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita pun mengungkapkan belum mengetahui laporan dari Ombudsman. “Tanya yang lain dulu, saya belum tahu kan baru tiba dari Malaysia,” kata Enggar, kemarin sore (23/11).

Reporter: Michael Reily

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan