Pamor Golkar Merosot, Munaslub Menguat Cari Pengganti Setnov
Kasus hukum Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto berdampak langsung terhadap tingkat elektabilitas partai berlambang beringin. Tingkat elektabilitas partai yang merosot pun memperkuat desakan diadakannya musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk mencari pengganti Setnov.
Hasil survei lembaga riset Poltracking Indonesia menunjukkan tingkat elektabilitas Golkar di posisi ketiga, disalip partai Gerindra. PDI Perjuangan meraih posisi teratas dengan tingkat elektabilitas tertinggi 23,4%. Gerindra berada di posisi kedua dengan elektabilitas 13,6% dan Golkar mendapat 10,9%.
Padahal berdasarkan hasil Pemilu 2014, PDIP di posisi teratas dengan mendapatkan 18,95% suara, yang dilanjutkan dengan Golkar yang meraih 14,75% suara. Sementara Gerindra di posisi ketiga dengan mengumpulkan 11,81% suara.
(Baca: Golkar Kian Panas, Ical Waspadai Perpecahan Partai)
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar menggelar pertemuan dengan seluruh DPD Tingkat I di Jakarta pada Sabtu kemarin (25/11). Pertemuan tersebut menyetujui pelaksanaan munaslub setelah vonis praperadilan yang diajukan Setya Novanto atas status tersangka dalam kasus korupsi pengadaan KTP elektronik.
"Jikalau kalah di praperadilan, dia harus mengundurkan diri. Kalau tidak, di rapat munaslub. Saya rasa teman-teman sudah melihat itu. Munaslub diperlukan dalam rangka merubah kepemimpinan yang berwajah segar dan tentunya tidak bermasalah," kata Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono, dikutip dari Antaranews.
Agung mengatakan kasus Setya Novanto mempengaruhi elektabilitas Golkar sehingga harus segera dituntaskan. "Saya harapkan tahun ini selesai karena tahun depan kalau bisa kami sudah bicara penggalangan suara untuk pilkada. Persiapan rekrutmen calon anggota dewan DPR, tidak hanya berkutat pada masalah itu," kata Agung.
(Baca: Pimpinan Golkar di Daerah Desak Setnov Dicopot dari Ketua Umum)
Selain Agung, tokoh Golkar lain yang mendukung dilakukannya Munaslub untuk menggantikan Setnov di antaranya Jusuf Kalla, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Akbar Tandjung, dan mantan Sekjen Golkar Sarwono Kusumaatmadja.
Sementara itu Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda, mengatakan alasan kebanyakan publik dalam menentukan pilihan partai berdasarkan visi misi dan program kerja yang baik (26,8%). Alasan selanjutnya karena tokoh partai (17,8%) dan kesesuaian dengan ajaran atau ideologi (10,6%).
Hanta menyatakan, meskipun Golkar bukan merupakan partai yang bergantung pada figur, namun Setya Novanto yang menjadi tersangka dan tahanan KPK mempengaruhi pilihan publik. "Kasus ini setidaknya menjadi beban elektoral bagi Golkar," kata Hanta kepada wartawan.
Survei dilakukan terhadap 2.400 responden yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi pada periode 8 hingga 15 November 2017. Survei dilakukan menggunakan metode stratified multistage and sampling dengan margin of eror +/- 2% pada tingkat kepercayaan 95%.
