Sejumlah Program Dipotong, RAPBD DKI 2018 Malah Naik Rp 6,5 Miliar

Penulis: Dimas Jarot Bayu

Editor: Yuliawati

29/11/2017, 13.35 WIB

Anies akan menerbitkan peraturan mengenai Tim Gubernur setelah anggaran disetujui DPRD.

Anies Baswedan dan Sandiaga Uno
ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno (kanan) di Balai Kota, Jakarta, Selasa (17/10).

Pemerintah Provinsi dan DPRD DKI Jakarta telah selesai melakukan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2018. Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyepakati penghapusan atau pengurangan anggaran sejumlah program paa Sejak Selasa (28/11) malam.

Meski demikian, pengurangan anggaran tak berimbas pada besaran postur APBD berkurang. Anggaran itu hanya dipindahkan ke pos lain yang membutuhkan anggaran. Setelah pembahasan, nilai RAPBD DKI Jakarta menjadi Rp 77,117 miliar. Angka tersebut naik Rp 6,5 miliar dari RAPBD yang telah diputuskan dengan nilai Rp 77,110 miliar.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan, naiknya RAPBD 2018 karena adanya berbagai program baru Pemprov yang akan dilaksanakan mulai tahun depan. Beberapa program tersebut, seperti OKE OCE dan DP Rp 0.

"Karena dia kan punya program visi misinya. Pasti naik lah karena ini kan policy-nya gubernur yang baru," kata Prasetio ketika dihubungi Katadata, Rabu (29/11).  (Baca: Perbandingan Anggaran Gubernur Anies dengan Ahok)

Adapun anggaran yang dikurangi dalam RAPBD setelah pembahasan, seperti untuk renovasi kolam ikan dan air pancur Gedung DPRD DKI Jakarta yang sebelumnya dianggarkan Rp 620 juta dalam RAPBD 2018.

Anggaran tersebut dihapus setelah adanya instruksi dari Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi. Prasetio menilai tak pernah meminta adanya renovasi kolam ikan DPRD DKI.

"Soal kolam ikan kan saya enggak pernah mengajukan. Pas dibuka sama Bu Tuty (Kepala Bappeda DKI Tuty Kusumawati) ternyata bukan saya," ucap Prasetio.

Selain itu, anggaran kunjungan kerja anggota DPRD DKI dievaluasi menjadi Rp 64,7 miliar. Anggaran kunjungan kerja berkurang Rp 43 miliar dari sebelumnya sebesar Rp 107,7 miliar.

Anggaran dana hibah yang tercantum dalam RAPBD 2018 juga dievaluasi. Salah satunya terkait hibah terhadap Laskar Merah Putih. Semula, Laskar Merah Putih diusulkan mendapat anggaran senilai Rp 500 juta. Namun, setelah pembahasan dana hibah menjadi Rp 100 juta.

Dana hibah untuk organisasi pensiun pejabat DKI Jakarta Paguyuban Werdatama Jaya juga dicoret. Paguyuban Werdatama Jaya dalam RAPBD 2018 mendapatkan anggaran sebesar Rp 2,1 miliar.

"Pensiunan pejabat DKI masa dianggarkan lagi buat apa? Kami coret. Yang kita kasih Yayasan Pensiunan DKI Jakarta Rp 739 juta," ucap Prasetio.

(Baca: DPRD Kritik Anggaran Tim Gubernur Anies-Sandi Capai Rp 28 Miliar)

Dana hibah untuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) DKI Jakarta sebesar Rp 1,5 miliar juga dicoret dari R-APBD 2018. Dihapuskannya dana hibah itu karena DPD DKI sudah mendapatkan dari APBN.

"Itu kan sudah dianggarkan di APBN, kenapa dikasih di sini? Dicoret," kata Prasetio.

Selain itu, usulan tersebut disampaikan oleh individu atau senator DPD DKI. Dana hibah itu awalnya diajukan oleh empat senator DPD DKI yaitu Fahira Idris, AM Fatwa, Dailami Firdaus, dan Abdul Azis Khafia.

Padahal, yang berhak mengajukan anggaran adalah Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran. PA dan KPA dari DPD DKI adalah Sekretaris Jenderal DPD RI.

Adapun beberapa anggaran yang disorot, seperti dana hibah kepada Komando Resimen Mahasiswa tetap Rp 1 miliar. Biaya pengadaan tanah sebesar Rp 798,1 miliar yang diusulkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota juga tak berubah.

Anggaran untuk Tim Gubernur untuk Percepatan Pembanguna (TGUPP) juga tidak berubah. Dalam RAPBD, Anggaran TGUPP masih sebesar Rp 28 miliar.

Prasetio mengatakan, anggaran itu memang diperlukan untuk membantu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Namun begitu, dalam Peraturan Gubernur DKI Nomor 411 tahun 2016 yang diteken pelaksana tugas (plt) gubernur saat itu, Sumarsono, hanya diperbolehkan anggaran untuk 25 orang anggota TGUPP.

Sementara, dalam RAPBD 2018, anggaran diperuntukkan bagi 73 orang anggota TGUPP. Karenanya Prasetio meminta Anies melakukan revisi Pergub.

"Saya bilang sama Pak Anies kemarin kami komunikasi, harus diubah Pergubnya. Kalau pakai Pergub yang lama hanya 25 orang," kata dia.

Anies sendiri menyatakan sudah menandatangani Pergub terbaru tentang TGUPP. Anies mengatakan, Pergub terbaru itu diteken pada Selasa (28/11) malam. Namun Pergub itu belum bisa dirilis ke publik lantaran masih harus diperiksa nomor peraturannya.

Rencananya, RAPBD DKI Jakarta 2018 akan disahkan pada Rapat Paripurna, Kamis (30/11). "Di paripurna Pak Gubernur akan menjelaskan dan tanda tangan dengan saya," kata Prasetio.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan