Jokowi Ajukan KSAU Marsekal Hadi Gantikan Panglima TNI Gatot Nurmantyo

Penulis: Yuliawati

4/12/2017, 11.14 WIB

DPR akan segera membacakan usulan nama Marsekal Hadi Tjahjanto yang diajukan Jokowi dalam Sidang paripurna DPR.

KSAU Hadi Tjahjanto
ANTARA FOTO/Rosa Panggabean
Presiden Joko Widodo (kanan) ketika melantik Hadi Tjahjanto sebagai KSAU di Istana Negara, Jakarta, Rabu (18/1).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon tunggal pengganti Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang akan memasuki masa pensiun pada Maret 2018. Usulan Jokowi disampaikan dalam surat tertulis yang dikirimkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepada pimpinan DPR hari ini.

"Tadi pagi saya menerima Mensesneg Pratikno yang menyampaikan surat pemberhentian dengan terhormat Panglima TNI, dan rencana pengangkatan atau pergantian Marsekal TNI Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai panglima TNI yang baru," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (4/12).

Fadli mengatakan, pimpinan DPR akan segera menindaklanjuti surat tersebut. "Dalam surat disebutkan agar segera diproses dalam waktu yang tidak lama," kata Fadli. 

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu juga mengatakan telah menyerahkan surat kepada Plt Sekjen DPR Damayanti untuk segera mengagendakan rapat bersama pimpinan fraksi. "Kami ada agenda rapim dan Bamus hari ini, akan dikoordinasikan," katanya.

(Baca: Pesan Jokowi di HUT TNI-72, Tentara Jangan Terlibat Politik Praktis)

Pimpinan DPR, kata Fadli, mengatakan usulan ini setelah dibahas pimpinan akan segera dibacakan di Rapat Paripurna DPR. Kemudian akan diserahkan kepada Komisi 1 DPR yang menjadi mitra kerja TNI. Komisi 1 yang akan menggelar uji kelayakan terhadap calon yang diusulkan oleh Jokowi.

"Setelah fit and proper test digelar dan telah disetujui, kemudian akan diambil keputusan dalam Rapat Paripurna dan diserahkan ke Presiden," kata Fadli.

Mengenai usulan Presiden yang mencalonkan Panglima TNI dari Angkatan Udara, Fadli mengatakan hal itu sepenuhnya hak prerogratif presiden. "Syaratnya pernah menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, Udara atau Laut. Itu terserah Presiden," kata Fadli.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan