Arcandra Tanggapi Peluang Tambah Porsi Total & Inpex di Mahakam

Penulis: Anggita Rezki Amelia

Editor: Arnold Sirait

5/12/2017, 19.58 WIB

“Sedang diselesaikan surat-menyurat yang berkaitan dengan proposal Total dan Inpex di blok Mahakam,” kata Arcandra.

BLOK MAHAKAM
ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Pekerja beraktivitas di RIG Maera saat pengeboran sumur di masa transisi alih kelola ke PT Pertamina Hulu Mahakam, di South Tunu, Blok Mahakam, Kalimantan Timur, Senin (7/8). PT Pertamina Hulu Mahakam telah ditunjuk pemerintah menjadi pengelola wilayah ke

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang mempersiapkan proses administrasi mengenai peluang tambahan porsi hak kelola Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation di Blok Mahakam, Kalimantan Timur. Tujuannya agar pembagian hak kelola blok minyak dan gas bumi di Kalimntan Timur itu berjalan lancar menjelang tenggat waktu berakhirnya kontrak.

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan sudah mengetahui adanya kesepakatan antara Pertamina dan kedua kontraktor itu mengenai hak kelola di Blok Mahakam setelah kontrak berakhir 31 Desember 2017 nanti. Dalam kesepakatan itu, Total dan Inpex akan mendapatkan hak kelola 39%.

Sebagai tindak lanjut kesepakatan tersebut, Kementerian ESDM sedang merampungkan proses administrasinya. Tapi, Arcandra tidak merinci apa saja persyaratan administrasi itu.

Yang jelas, harapannya, penyelesaian persyaratan administrasi itu bisa berjalan mulus. “Sedang diselesaikan surat-menyurat yang berkaitan dengan proposal Total dan Inpex di Blok Mahakam,” kata dia di Jakarta, Selasa (5/12).

Sebelumnya, manajemen PT Pertamina (Persero) menyatakan pihaknya masih mengkaji kemungkinan penambahan porsi hak kelola Total dan Inpex di Blok Mahakam. Jika disetujui semua pihak maka kedua kontraktor minyak dan gas bumi (migas) asing itu berpeluang mendapatkan hak kelola 39%, dari sebelumnya hanya 30%.

Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko Pertamina Gigih Prakoso mengatakan perusahaannya sudah membahas bersama Total dan Inpex terkait pengelolaan di Blok Mahakam setelah kontrak berakhir pekan lalu. Salah satu pembahasannya adalah soal sharedown (pembagian hak kelola) 39%.

Meski begitu, Gigih mengaku Pertamina belum mengirimkan surat permohonan kepada Kementerian ESDM perihal revisi penambahan jumlah hak kelola untuk Total dan Inpex menjadi sebesar 39%. “Kami lagi menunggu dan saat ini secara paralel diskusi juga berjalan,” katanya di Jakarta, Senin (4/12).

(Baca: Pertamina Ajukan Surat Penambahan Porsi Total dan Inpex di Mahakam)

Surat permohonan revisi tersebut penting karena Sudirman Said, ketika menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuat surat keputusan yang isinya batas maksmimal hak kelola Total dan Inpex di Blok Mahakam setelah kontrak berakhir adalah 30%. Namun, saat ini, Menteri Jonan, enggan merevisi surat keputusan itu jika tidak ada permintaan dari PT Pertamina (Persero).

(REVISI: Artikel ini direvisi pada tanggal 6 Desember 2017, pukul 21.25 WIB. Revisi dilakukan pada judul yang semula: "Arcandra Segera Respons Tambahan Porsi Total dan Inpex di Mahakam". Paragraf pertama direvisi karena  mengacu klarifikasi  Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko Pertamina Gigih Prakoso bahwa Pertamina belum pernah mengirim surat permohonan kepada Kementerian ESDM untuk merevisi jatah hak kelola Total dan Inpex di Blok Mahakam menjadi 39%.)

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan